PDIP minta Jokowi legowo dikritik SBY

"Memimpin negara yang begitu plural dan digital ya harus menerima masukan," kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Hasto menilai wajar kritikan yang dilontarkan mantan Presiden keenam SBY ke Presiden Jokowi.

"Ya beliau (SBY) sudah menyampaikan kepada publik, Pak Jokowi seorang pemimpin ya menerima masukan dari seluruh pihak," kata Hasto di Kemenkumham, Jakarta, Senin (13/6).

"Memimpin negara yang begitu plural dan digital ya harus menerima masukan," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku wajar Presiden RI-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pemerintah karena saat ini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut pria akrab disapa JK ini, pemerintah mengaku tak masalah terhadap kritikan Ketua Umum Partai Demokrat SBY.

"Pak SBY sebagai ketua partai bisa saja, kami berterima kasih sudah memberikan saran-sarannya. Beliau ketua partai justru kewajiban memberikan dukungan atau kritikan," kata JK usai menghadiri peluncuran buku di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (12/6).

Meski demikian, JK mengaku belum bisa mengomentari poin-poin yang disampaikan SBY tersebut. Menurutnya, poin-poin tersebut harus dipelajari dan dikaji oleh pemerintah.

"Ya nanti kami kaji dan pelajari, karena baru judul-judulnya saja," kata dia.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, kemarin menyampaikan 7 poin kritik dan masukan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Poin-poin tersebut dari mulai permasalahan perekonomian, sosial, keamanan dan pertahanan hingga isu politik.

Berikut poin 7 masukan dan kritik SBY kepada Jokowi - JK:
(1) Situasi perekonomian kita saat ini
(2) Kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi
(3) Wajah keadilan dan penegakan hukum kita
(4) Kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan
(5) TNI & Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya
(6) Isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal
(7) Peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa