PDIP Minta KPK Komunikasi dengan OCCRP: Jangan Tumpul ke Keluarga Jokowi
Sosok Jokowi di mata publik sangat sederhana. Terlebih, pada pakaian yang dikenakan saat menjabat sebagai presiden.
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menilai, rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masuk nominasi pemimpin terkorup di dunia pasti mengagetkan publik tanah air.
Sebab, sosok Jokowi di mata publik sangat sederhana. Terlebih, pada pakaian yang dikenakan saat menjabat sebagai presiden.
- PDIP: Siapa yang Coba Ganggu Ketum, akan Kami Lawan
- Mengintip Kembali Momen 'Kemesraan' 20 tahun Jokowi dengan PDIP Berujung Pemecatan
- Jokowi Ngaku Diajak Ikut Kampanye, PDIP: Kesepian Kalau Istirahat
- PDIP soal Jokowi Boleh Kampanye: Kampanyekan Anaknya Jadi Presiden, Baru Pertama Kali Terjadi di Dunia
"Apa benar beliau pemimpin korup? Karena yang kita tahu beliau orang yang sederhana, bahkan sampai sekarang ke mana-mana masih konsisten pakai kemeja putih dan celana hitam terus," kata Ronny saat dikonfirmasi, Rabu (1/1).
"Tapi mungkin para jurnalis investigasi dan para juri OCCRP punya temuan yang belum banyak kita tahu," sambungnya.
Lebih lanjut, Ronny meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif untuk berkomunikasi dengan OCCRP. Sebab, rilis tersebut bisa menjadi temuan awal adanya dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi.
"Ada baiknya KPK proaktif berkomunikasi dengan pihak OCCRP. Ini bisa jadi petunjuk awal," ujarnya.
Hal itu juga menjadi bukti bahwa KPK periode saat ini tak pilih kasih dalam menangani kasus dugaan korupsi.
"Ini juga penting supaya KPK sekarang tidak menjadi kayak KPK edisi Jokowi yang tumpul kepada kasus-kasus yang melibatkan keluarga Jokowi dan hanya tajam ke lawan-lawan politik Jokowi," terang Ronny.
Demi Menguji Akurasi
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai temuan OCCRP tersebut perlu ditindaklanjuti oleh KPK segera.
“Informasi awal tahun yang perlu ditanggapi KPK dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, tanpa pandang bulu untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat,” kata Djarot saat dikonfirmasi, Rabu (1/1).
Menurut Djarot, pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat hukum ug dibutuhkan untuk menguji keakutaran data dari OCCRP tersebut.
“Sekaligus untuk menguji akurasi data dari lembaga tersebut,” ujarnya.
Yakin OCCRP Miliki Bukti Kuat
Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai, Rilis OCCRP yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masuk nominasi pemimpin terkorup di dunia menjadi petunjuk awal untuk KPK memeriksa Jokowi dan keluarganya.
"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak hukum lainnya, seperti Polisi dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," kata Guntur.
Selain rilis OCCRP, dugaan Korupsi yang menyangkut Jokowi dan keluarganya juga sempat disampaikan berbagai pihak.
“Selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution menantu Jokowi," ucapnya.
"Juga laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotesme (KKN) Dinasti Jokowi," sambung dia.
Dia menilai, OCCRP pasti memiliki bukti kuat sehingga mengeluarkan rilis tersebut. Guntur menyebut, KPK bisa bekerja sama dengan OCCRP guna mengusut kasus yang menyeret Jokowi dan keluarganya.
"Sebagai organisasi ternama di dunia, tentu saja OCCRP memiliki bukti yang kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai salah seorang pemimpin terkorup di dunia. Dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu bisa bekerjasama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya," tegas Guntur.
Lebih lanjut, dia mengatakan, seharusnya KPK mengejar kasus yang dipastikan menimbulkan kerugian besar. Bukan, malah mengkriminalisasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku.
"Ini yang seharunya dikejar oleh KPK, karena pastinya ada korupsi dan kerugian besar keuangan negara dalam kasus ini, bukan mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan yang bukan pejabat publik/negara dan tidak pernah merugikan keuangan negara sepeserpun," tutupnya.
Daftar Pemimpin Dunia Paling Korup Versi OCCRP
Presiden RI ke-7 Joko Widodo masuk ke dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). OCCRP merupakan organisasi independen berisi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, yang berkantor di Amsterdam, Belanda.
Berdasarkan laporan OCCRP, Jokowi masuk lima besar yang paling banyak dipilih sebagai tokoh paling korup di dunia. Nama Jokowi masuk bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani.
OCCRP mengumumkan, Presiden Suriah Bashar Al Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Nominasi ini berdasarkan dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.
Laman tersebut tidak memuat data apa pun terkait Jokowi. Hanya ada profil dewan juri, semisal Alia Ibrahim, CEO media daraj.com; dan pendiri OCCRP yaitu Paul Radu dan Drew Sullivan.
"Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP," kata OCCRP dalam keterangannya dikutip Selasa (31/12).