PDIP minta SBY beri sanksi ketua Demokrat yang walkout saat Jokowi pidato
PDIP minta SBY beri sanksi ketua Demokrat yang walkout saat Jokowi pidato. Hendrawan mengingatkan, SBY pernah meminta para kader Demokrat harus disiplin. Sehingga dia melihat, manuver yang dilakukan Ferdinand ini justru bukti ketidakdisiplinan kader Demokrat.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan ada kader Demokrat yang meninggalkan ruangan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato politik di Rapimnas Demokrat, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3) lalu. Dengan alasan kecewa atas kepemimpinan Jokowi, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memilih walkout.
Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno menilai, Ferdinand harus diberikan sanksi oleh Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, kehadiran Jokowi atas undangan AHY yang datang ke Istana.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
"Harus dikasihani, karena bisa diberi sanksi oleh Pak SBY atau Pak AHY," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/3).
Hendrawan mengingatkan, SBY pernah meminta para kader Demokrat harus disiplin. Sehingga dia melihat, manuver yang dilakukan Ferdinand ini justru bukti ketidakdisiplinan kader Demokrat.
"Pak SBY sendiri yang meminta kader disiplin. Ditanyakan saja kepada teman-teman Demokrat, apa ini masuk kategori ketidakdisiplinan yang dimaksud. Kalau masuk, ini ujian pertamanya. Kecuali bila terbukti yang bersangkutan sakit perut," kata Wakil ketua Fraksi PDIP di DPR ini.
Hendrawan memahami bahwa aksi mantan relawan Jokowi di Bara JP itu bukan persoalan PDIP. Tapi dia menganggap, apa yang telah dilakukan oleh Ferdinand bentuk pelecehan terhadap acara Rapimnas Demokrat itu sendiri.
"Tindakan tersebut adalah pelecehan terhadap acara yang disusun panitia, bentuk ketidaksetujuan dengan AHY yang mengundang Presiden, dan tamparan untuk SBY yang juga pernah menjadi Presiden," terang Hendrawan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka acara Rapimnas Partai Demokrat di Sentul, Bogor pada Sabtu (10/3) lalu. Rupanya, pada saat Jokowi memberikan pidatonya di depan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ada kader partai yang memilih keluar ruangan alias 'walkout'.
Dia adalah Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Ferdinand pun kaget, aksi walkout ini akhirnya diketahui oleh media massa.
"Inilah bentuk protes saya. Dan itu protes terbaik menurut saya daripada saya acungkan kartu kuning atau kartu merah. Kan tidak elok. Saya keluar dengan diam dan tidak teriak-teriak. Saya pun kaget kebapa hal ini harus ramai," kata Ferdinand saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/3).
Ferdinand pun memberikan alasan kenapa pilih keluar ruangan saat Jokowi pidato. Menurut dia, ada sejumlah hal yang membuatnya kecewa dengan kepemimpinan Jokowi.
"Saya memilih keluar ketika Pak Jokowi akan menyampaikan pidato adalah sebagai bentuk ekspresi kekecewaan saya atas banyak janji yang tidak terealisasi. Salah satunya terkait utang luar negeri," kata Ferdinand yang juga mantan relawan Jokowi, Bara JP pada Pilpres 2014 lalu.
Baca juga:
Ketua Divisi Demokrat pilih walkout saat Jokowi pidato di Rapimnas
Sambangi DPP Demokrat, KNPI bahas survei calon pemimpin RI
Golkar yakin dukungan Demokrat bakal muluskan kemenangan Jokowi
Wasekjen Gerindra duga ada drama di balik terbukanya dukungan Demokrat ke Jokowi
Politisi PDIP ke Demokrat: Kalau mau dukung Jokowi jangan minta syarat dulu
Gerindra bakal halangi Demokrat merapat ke koalisi Jokowi
PKS lihat Demokrat punya tiga peluang di Pilpres 2019