PDIP Ngotot Proporsional Tertutup, Hasto: Jawaban bagi Parpol Suka Membajak Kader
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menjelaskan alasan partainya mendorong sistem proporsional tertutup saat Pemilu 2024. PDIP melihat dengan sistem proporsional tertutup calon anggota legislatif tidak hanya bermodalkan popularitas semata.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menjelaskan alasan partainya mendorong sistem proporsional tertutup saat Pemilu 2024. PDIP melihat dengan sistem proporsional tertutup calon anggota legislatif tidak hanya bermodalkan popularitas semata.
"Kalau proporsional tertutup, PDIP berbicara kepentingan bangsa dan negara. Bahwa untuk menjadi legislatif, dia punya fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan presentasi. Seluruh anggota dewan memiliki komitmen masalah rakyat melalui putusan politik, tapi juga membangun desain untuk masa depan," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Senin (6/3) malam.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu 2024? Pemilu merupakan wadah bagi rakyat untuk menjalankan demokrasi demi mempertahankan kedaulatan negara.
-
Bagaimana PDIP mempersiapkan diri untuk Pileg 2024 di Bali? Ketua Komisi III DPRD Bali itu menyatakan, persiapan telah terbangun secara sistematis sejak masa penjaringan Caleg hingga kini saat menunggu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Jadi masa sosialisasi Caleg itu sebenarnya sudah cukup lama dan kita harapkan setiap Caleg telah memiliki basis massanya sendiri,” tegasnya.
Hasto menyinggung calon anggota legislatif yang hanya bermodal popularitas sering melupakan substansi.
"Bagaimana anggota Dewan basisnya hanya popularitas. Kalau ke mana-mana modalnya membawa kamera dan mengabadikan kegiatannya tapi melupakan substansinya, sehingga politik lebih ditampilkan sebagai bentuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara," tegasnya.
Ia mencontohkan saat terjadi bencana banjir. Seharusnya anggota legislatif menunjukkan pemikiran untuk mencari akar permasalahan, bukan hanya publikasi memberikan bantuan kepada korban bencana.
"Misalnya terjadi bencana, semuanya datang untuk menunjukkan dia telah berbuat. Tetapi tidak mencari akar permasalahan penanganan di dalam (bencana) banjir dan gempa tersebut," sebutnya.
Hasto menjelaskan demokrasi elektoral berdasarkan proporsional terbuka hanya bergantung pada individu. Sistem proporsional tertutup, kata Hasto, agar partai tidak hanya mengandalkan popularitas semata, tetapi juga proses kaderisasi.
"Mereka-mereka yang populer tapi melupakan proses kaderisasi di internal partainya. Padahal tugas partai sangat penting bagi masa depan. Itulah yang disikapi," kata dia.
"Meskipun PDIP terkesan menentang arus, tetapi kami berkeyakinan proporsional tertutup adalah jawaban bagi parpol yang sukanya membajak kader dan mempromosikan kader lain," imbuhnya.
Hasto mengaku partai yang sering membajak dan mempromosikan kader lain akan tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup. Meski demikian, Hasto mengakui dalam sistem proporsional tertutup juga memiliki kekurangan.
"Sehingga mari kita kembalikan kepada marwah partai di dalam melakukan rekrutmen pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan. Sebaliknya proporsional tertutup juga memiliki kelemahan adanya putusan elitis. Makanya partai harus bertanggung jawab mengapa menempatkan kadernya pada nomor 1,2, dan 3," bebernya.
"Itu harus diumumkan ke publik sebagai elektabilitas dan memastikan proses demokrasi di internal partai berjalan baik," tegasnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/yan)