Jelang Pemilu 2024, PDIP Yakin Masih Dominan di Bali
Adapun dalam Pileg 2019, PDIP di Bali berhasil meraih 60 persen suara.

Adapun dalam Pileg 2019, PDIP di Bali berhasil meraih 60 persen suara.

Jelang Pemilu 2024, PDIP Yakin Masih Dominan di Bali
Menjelang Pemilu 2024, PDIP yakin masih akan mendominasi di Pulau Bali.“Persiapan kami sangat matang. Untuk legistatif tinggal menunggu efek ekor jas dari Pilpres,” sebut Kepala Badan Saksi dan Pemenangan Nasional (BSPN) wilayah Bali AA Adhi Ardana, Jum’at (13/10).
Adapun dalam Pileg 2019, PDIP di Bali berhasil meraih 60 persen suara sedang untuk Pilpres yang mengusung pasangan Jokowi-Amin mencapai 90 persen. “Untuk legistatif targetnya minimal mencapai kembali perolehan itu,” tegasnya.
Sementara untuk Pilpres, menurutnya, hasil survey menunjukkan posisi Ganjar Pranowo di Bali mencapai 70 persen. Capaian diharapkan akan meningkat karena masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan.

Ketua Komisi III DPRD Bali itu menyatakan, persiapan telah terbangun secara sistematis sejak masa penjaringan Caleg hingga kini saat menunggu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Jadi masa sosialisasi Caleg itu sebenarnya sudah cukup lama dan kita harapkan setiap Caleg telah memiliki basis massanya sendiri,” tegasnya. Sementara nantinya di masa kampanye, partai bisa lebih fokus untuk kampanye Pilpres.Dia juga mengaku, PDIP diuntungkan oleh kepuasan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster selama 5 tahun terakhir. Karena itu dia berharap nantinya, kepemimpinan akan berlanjut ke periode kedua sehingga program Gubernur Koster akan berkelanjutan.
“Kami tidak khawatir dengan keberadaan PJ Gubernur saat ini karena sudah ada komitmen untuk melanjutkan program pak Koster. Kalau ada perbaikan-perbaikan, ya itu wajar saja,” katanya.

Sebagai kader yang kembali menjadi Caleg untuk DPRD Bali, Alumni Tehnik Mesin Institut Teknologi Surabaya (ITS) itu menyatakan, posisi anggota Dewan adalah untuk mengharmoniskan rencana pembangunan dengan kepentingan rakyat.
Posisi itu dia tunjukkan ketika menolak reklamasi Teluk Benoa dan memediasi konflik dalam pembangunan terminal LNG di Sanur.
"Kalau secara umum di Bali itu ya bagaimana menjaga adat dan budaya Bali tapi di sisi lain pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tetap tercapai,” katanya tokoh kelahiran 25 Februari 1973 itu.