PDIP Ogah Buru-Buru soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Prinsipnya Kedaulatan di Tangan Rakyat
PDIP lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.
PDIP tak mau terburu-buru menyikapi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. PDIP lebih dulu melakukan kajian mendalam atas wacana tersebut.
"Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru," ujar Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12) malam.
- Pemerintah Hidupkan Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Karena Angka Golput Pilkada 2024 Tinggi
- PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
- PDIP Resmi Umumkan 13 Calon Gubernur-Calon Wakil Gubenur di Pilkada 2024, Ini Daftarnya
- PDIP Hitung Kekuatan Parpol Lain untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
"Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak," imbuhnya.
PDIP Ingin Pemilu Langsung
Deddy menuturkan, pada prinsipnya PDIP menginginkan pemilihan umum digelar secara langsung, di mana kedaulatan diserahkan kepada rakyat.
"Tapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," ucap dia.
Usul PDIP Tekan Biaya Pilkada Tinggi
Terkait dalih pilkada berbiaya tinggi yang melatarbelakangi wacana kepala daerah dipilih DPRD, menurutnya, tidak akan terjadi apabila suatu partai politik memiliki basis dukungan di akar rumput yang kuat.
Anggota Komisi II DPR ini menilai, politik berbiaya tinggi terjadi karena ada pihak-pihak yang serakah mencari kekuasaan.
"Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya," kata Deddy.
Deddy mengatakan, masih banyak cara lainnya untuk menurunkan tingginya biaya pilkada. Menurutnya, tinggal keseriusan pemerintah tidak membuat pesta demokrasi berjalan ugal-ugalan seperti yang terjadi belakangan ini.
Di sisi lain, kata Deddy, PDIP akan melakukan kajian mendalam apabila revisi UU Pilkada digulirkan.
"Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada berbagai kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu," pungkasnya.