PDIP ogah lobi Jokowi soal revisi UU KPK: Ini tentang hati nurani!
"Pelajari dulu drafnya, penanganan korupsi harusnya silent, tapi tepat sasaran," kata Arteria.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengeluarkan sikap resmi tentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. PDIP pun ternyata sebagai partai pendukung ogah melobi Jokowi agar setuju UU KPK ini segera direvisi.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengakui jika nasib revisi UU KPK hanya tinggal menunggu sikap resmi Jokowi setuju atau tidak. Menurut dia, parpol di DPR termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) sudah sepakat untuk merevisi UU KPK dengan semangat memperkuat lembaga antirasuah itu.
Namun dia menegaskan, PDIP ogah melakukan lobi dengan Jokowi. Menurut dia, harusnya Jokowi setuju karena revisi UU KPK soal hati nurani, korupsi di Tanah Air sudah merajalela.
"Tidak ada pendekatan PDIP, ini soal hati nurani," kata Arteria saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/10).
Arteria menjelaskan, sebaiknya Jokowi bersama pemerintah membaca baik-baik draf revisi yang diusulkan oleh PDIP Cs di DPR. Menurut dia, KPK ingin diperkuat agar pemberantasan korupsi berjalan sebagaimana mestinya.
"Pelajari dulu drafnya, penanganan korupsi harusnya silent, tapi tepat sasaran. Saran saya, pimpinan DPR biar enggak jadi polemik konsultasi dengan presiden," tutur dia.
Baca juga:
Pembahasan revisi UU ditunda, Plt wakil ketua KPK irit bicara
PDIP: Jokowi maju mundur soal revisi UU KPK
Warga Sulut demo tolak pelemahan KPK di DPRD, anggota dewan bolos
Penyadapan KPK harus izin pengadilan, ini penjelasan PDIP
Dalam revisi UU, penuntutan KPK harus libatkan Polri dan Kejaksaan
Plt Wakil Ketua KPK: Kalau cuma pencegahan, KPK bubarkan saja
PDIP: KPK harus rekrut penyidik dari Polri dan Kejaksaan
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.