PDIP Pastikan Hubungan Personal Megawati-Jokowi Baik: Tapi Masalah Demokrasi Ibu Berbeda
Dalam beberapa kebijakan, keduanya memang memiliki perbedaan pendapat.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, bahwa hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik-baik saja.
"(Hubungan Jokowi-Megawati baik) Dan itu betul. Selama ini Ibu Megawati itu tidak pernah mengeluarkan statement langsung kepada Bapak Presiden Jokowi maupun tidak langsung. Tidak pernah Ibu mengatakan itu," kata Said, saat diwawancarai di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).
- Dua Menterinya Dicopot, PDIP: Kesempatan Jokowi untuk Mengkonsolidir Kekuasaannya
- Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Tak Mungkin Ambil Alih PDIP
- Megawati Merasa PDIP Ditinggalin di Pilkada, Ribka Tjiptaning: Calon Bagus Tiba-Tiba Dianginpuyuhkan
- PDIP Sengaja Tak Undang Jokowi ke HUT ke-51, Sudah Tak Butuh Elektoral Presiden?
Said mengaku dalam beberapa kebijakan, keduanya memang memiliki perbedaan pendapat. Namun, dia menegaskan bahwa hubungan pribadi keduanya selalu baik.
Dia juga menuturkan, Megawati akan selalu menjaga persoalan tata negara dan konstitusi.
"Ketika masalah masuk di persoalan tata negaraan dan demokrasi maka Ibu akan selalu menjaga itu. Ibu akan konsisten. Artinya apa? Bahwa ayolah kita semua taati konstitusi kita. Jangan ngotak atik konstitusi," ungkap dia.
Megawati Bicara Hubungannya dengan Jokowi
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik-baik saja. Megawati juga merespons tudingan hubungannya dengan Jokowi memburuk karena menolak wacana masa jabatan Presiden 3 periode.
"Loh saya sama presiden baik-baik saja, emangnya kenapa? Hanya saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya tidak mau perpanjangan," kata Megawati dalam penyerahan duplikat bendera pusaka pada Senin (5/8).
Dia mengaku paham hukum soal aturan masa jabatan Presiden. Namun, dia tidak punya hak untuk menjawab boleh atau tidak. Dia menyebut masa jabatan Presiden masuk ranah konstitusi dan MPR.
"Saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Lah saya tidak punya hak loh mengatakan boleh atau tidak," ujar dia.