PDIP: Prabowo Enggak Perlu Ragu Imbau Jokowi Jangan Terlalu Cawe-Cawe di Pilkada
Hasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengingatkan Joko Widodo (Jokowi) agar tidak cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Pengingat ini dia sampaikan agar pemilikan kepala daerah yang digelar 27 November berjalan tanpa ada intervensi.
“Jadi, Pak Prabowo juga gak perlu ragu kalau sekiranya harus untuk menghimbau Pak Jokowi untuk jangan terlalu cawe-cawe terlalu dalam terhadap persoalan ini. Karena titipan terlalu banyak itu kepentingannya juga banyak untuk kekuasaan,” ujar Hasto kepada wartawan, Jakarta, Minggu (24/11).
Hasto mengatakan, PDIP masih meyakini Presiden Prabowo akan menjalankan tugasnya sebagai Presiden dengan baik sebagaimana janjinya yang disampaikan saat pelantikan di MPR, dan para tamu negara.
Dia juga memastikan PDIP mendukung penuh Prabowo untuk tetap menjalakan fungsinya sebagai Kepala Negara dengan tidak mengintervensi pesta demokrasi lima tahunan di seluruh daerah di Indonesia.
“Maka kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo di dalam menjalankan tugasnya dan membuat legacy sebagai Presiden dalam kepemimpinan beliau untuk menjalankan Pilkada serentaknya dan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Demi terselenggaranya pesta demokrasi yang demokratis itu, Hasto pun mendorong Presiden Prabowo untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang coba-coba mengintervensi Pilkada Serentak 2024.
Skenario Jokowi Tetap Berkuasa Meski Tak Lagi Menjabat
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto membongkar skenario Presiden ke-7 RI Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dengan mengerahkan Partai Coklat atau ‘Parcok’.
Hal itu diungkap Hasto Kristiyanto saat diwawancara channel Akbar Faizal Uncencored (AFU), dikutip Sabtu (23/11).
Dalam podcast itu, Hasto sempat ditanya oleh Akbar Faisal mengenai apakah Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Menjawab pertanyaan tersebut, Hasto lantas mengungkapkan bahwa secara teoritik kekuasaan, itu tidak bisa. Tetapi sebelum lengser, Jokowi sudah menempatkan orang-orangnya di sejumlah jabatan strategis. Dia pun lantas menyinggung ‘Parcok’.
“Pak Jokowi melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Listyo Sigit (Kapolri) ini kan melompati lima angkatan. Inikan karena ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan partai cokelat (Polri) bukan siapa-siapa tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan dan kemudian kan terjadi keanehan,” ungkapnya.