PDIP sebut DPT ganda sisa dari Pemilu 2009
PDIP sebut DPT ganda sisa dari Pemilu 2009. Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini, di era pemerintahan Jokowi berusaha untuk memperbaiki masalah DPT tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda merupakan sisa-sisa dari Pemilu 2009. Hal ini menyikapi temuan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut ada 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta data pemilih sementara (DPS) yang mereka terima.
"Ini kan sisa-sisa 2009. Ketika Pemilu 2004, adalah pemilu yang demokratis, bahkan paling demokratis setelah 1995," ucap Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Siapa yang menunjuk anggota PKD Pemilu? Anggota Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Pemilu 2024 memiliki masa kerja selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari proses perekrutan hingga setelah pelaksanaan pemilu selesai.
Dia menerangkan, pada pemilu 2009, terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat untuk memenangi kontestasi Pemilu.
"Pemilu 2009 adalah titik balik dari Demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan," jelas Hasto.
Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini, di era pemerintahan Jokowi berusaha untuk memperbaiki masalah DPT tersebut.
"Pemerintah Pak Jokowi mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Sehingga DPT bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi konsen kami. Bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional," kata Hasto.
Dia pun menerangkan, pihaknya terus mencermati Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diterima pihaknya. Bahkan menurut Hasto, PDIP yang berteriak paling keras untuk itu diperbaiki.
"Ya kami terus cermati. Dalam Pilkada kan kami sampaikan. Karena PDI Perjuangan yang berteriak paling keras masalah DPT. Karena itu, saat PDI Perjuangan di dalam pemerintahan, kami mendorong agar tidak ada lagi persoalan DPT, sebagaimana terjadi pada 2009 yang lalu," tukasnya.
Dia mengajak kubu sebelah untuk berkerjasama menyelesaikan masalah tersebut agar KPU bisa menghasilkan DPT yang baik.
"Jadi terkait DPT kita bekerjasama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi-Ma'ruf, mari kita berkerjasama mendorong KPU, agar (dapat) melindungi hak konstitusional warga negaranya," tuturnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Temukan 25 juta pemilih ganda, para sekjen kubu Prabowo tolak rencana pleno KPU
DPT Pemilu 2019 di Sumut ditetapkan sebanyak 9.426.220 jiwa
DPT Jabar 32,6 juta, Bawaslu prediksi banyak pelanggaran di Pilpres 2019
Sebelum tetapkan DPT, KPU DKI Jakarta buka posko keliling
Bertentangan dengan ideologi, penghuni ponpes di NTB tolak pemilu
Jumlah DPT Pemilu 2019 di Jateng naik 361 ribu dibanding Pilgub 2018