PDIP sebut menteri ekonomi era Jokowi berkinerja buruk

"Siapa calon kabinetnya nanti, pastinya akan dibahas dengan Ibu Megawati dan itu tidak untuk konsumsi publik," kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah menanggapi munculnya isu reshuffle para menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang kinerjanya dianggap buruk. Dia mengatakan salah satu menteri yang dinilai belum bisa menerjemahkan visi-misi Jokowi dalam melakukan pembangunan adalah menteri di bidang perekonomian.

Hal itu dikarenakan ekonomi Indonesia tahun ini sangat buruk dan lamban lantaran berada di bawah 5 persen perkembangannya. Oleh karena itu, Basarah merasa wajar jika Jokowi melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini.

"Kami menilai cita-cita pembangunan nasional belum mampu diterjemahkan oleh para menteri Pak Jokowi, dan ini yang terburuk," kata Basarah di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (28/6).

Lebih lanjut, Basarah mengaku pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Jokowi terkait nama-nama calon menteri yang bakal masuk dalam kabinetnya. Hanya saja dia enggan berkomentar apakah nama-nama tersebut berasal dari internal PDIP atau partai pendukung pemerintahan lain.

"Siapa calon kabinetnya nanti, pastinya akan dibahas dengan Ibu Megawati dan itu tidak untuk konsumsi publik," ungkapnya.

Sebelumnya, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei mereka terhadap para profesional di Jakarta. Terdapat empat menteri dengan nilai terendah dalam kinerja di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

"Di antara mereka ada Yasonna Hamonangan Laoly (Menkum HAM), Sofyan Djalil (Menko perekonomian), Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Sudirman Said (Menteri ESDM)," kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio di Kedai Kopi, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (21/6).

Menteri Hukum dan Ham Yasonna Hamonangan Laoly mendapatkan sebanyak 52,4 persen responden, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebesar 50,8 persen, sedangkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebesar 59,6 persen dan terakhir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebesar 38,4 persen.