PDIP tentang PAN: Ini persoalan siapa yang komit dan tidak
PDIP tentang PAN: Ini persoalan siapa yang komit dan tidak. Menurutnya, perombakan posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diduduki kader PAN yaitu Asman Abnur, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 'ogah' ikut campur dengan desakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta kadernya ditarik atau mundur dari Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira menegaskan, masalah PAN hanya persoalan komitmen di koalisi partai pendukung pemerintah.
"Itu urusan PAN, bukan urusan PDIP. Yang membikin persoalan PAN bukan PDIP. Ini persoalan siapa yang komitmen dan siapa yang tidak," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7).
Menurutnya, perombakan posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diduduki kader PAN yaitu Asman Abnur, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Tidak ada yang memaksa dia tetap di kabinet, dan masih ada yang lebih kompeten untuk posisi itu," tegasnya.
Andreas menilai, hubungan partai-partai pendukung pemerintah cukup solid mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kondisi itu terlihat dari satu suaranya koalisi partai pendukung pemerintah dalam isu krusial di Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu).
Ada sekitar 6 partai pendukung yang satu sikap dengan pemerintah terkait RUU Pemilu adalah PDIP, Golkar, PPP, PKB, NasDem dan Hanura.
Sementara itu, PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat, berseberangan dan memilih abstain dan walkout dari rapat paripurna pengambilan keputusan tersebut.
"Yang penting juga kita menghargai teman-teman, seperti Gerindra yang punya sikap yang jelas dalam proses itu," ujarnya.
Yang menjadi sorotan adalah manuver PAN sebagai partai pendukung pemerintah. Andreas menilai manuver PAN menjadi urusan internal partai dan masyarakat sebagai penilai.
"Saya kira ini bukan persoalan PDIP. Ini sikap PAN. Buat PDIP kita berjalan di rel yang menjadi kesepakatan kita. Di luar itu bukan persoalan PDIP tapi persoalan dia dan masyarakat akan melihat itu," pungkasnya.
Baca juga:
Amien minta tarik kader PAN di kabinet, Zulkifli serahkan ke Jokowi
Jika PAN dikeluarkan dari kabinet, NasDem siap isi kursi MenPAN-RB
Gerindra siap terima PAN jika didepak dari koalisi pro pemerintah
Ketemu partai koalisi tanpa undang PAN, ini yang dibahas Jokowi
Ini kata anak Amien Rais jika PAN kena reshuffle Jokowi
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana tanggapan Budi Arie mengenai pembentukan kabinet Prabowo-Gibran? Dia mengatakan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran akan dibahas usai penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU.
-
Kenapa Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).