Pendidikan politik diperlukan untuk capat target partisipasi politik
La Ode Ahmad mengatakan pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan beragama.
Pendidikan Politik merupakan salah satu cara untuk mentransformasikan nilai, ideologi dan norma politik ke dalam masyarakat. Khususnya kepada calon pemilih pada pemilihan umum, dan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif harus disambut gembira yang akan dilangsungkan pada 17 April 2019 mendatang.
Hal tersebut disampaikan La Ode Ahmad selaku Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri disampaikan pada Pembukaan Kegiatan Penerapan Best Practice Dialog Politik dan Pendidikan Politik, Hotel Pacific Palace, Selasa (8/9) di Kota Batam.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
La Ode Ahmad mengatakan pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan beragama.
"Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik yang demokratis. Untuk mewujudkan negara demokrasi salah satunya melalui pesta demokrasi yang sesuai dengan harapan. Proses demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom ini hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik," papar La Ode Ahmad.
dialog pendidikan politik ©Ditjen Pum
Direktur Poldagri tersebut juga menyatakan, dalam mencapai target peningkatan partisipasi politik, dibutuhkan dialog politik yang lebih massif serta pendidikan politik. "Melalui dialog dan pendidikan politik diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi berdemokrasi dalam meningkatkan pengetahuan politik bagi masyarakat untuk mendorong peningkatan partisipasi secara maksimal dalam sistem politik," imbuhnya.
Menurut La Ode Ahmad, dengan memahami demokrasi maka bisa menciptakan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yakni adanya keinginan dan kemampuan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai. Demikian juga melahirkan sikap toleransi atas adanya perbedaan ide dan pandangan politik yang ada dimasyarakat, adanya kesadaran untuk menghadirkan penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur yang tidak menggunakan kekerasan, dan mengakui serta menghargai adanya keanekaragaman serta adanya jaminan tegaknya keadilan. Untuk itulah pentingnya pemahaman politik melalui dialog politik dan pendidikan politik.
"Demokrasi memberi ruang kepada rakyatnya untuk memberikan "suara" dan mengungkapkan kepentingan masing-masing, namun jangan sampai melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan diwarnai oleh hadirnya partai politik sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang mewakili aspirasi rakyat," imbuh Direktur Poldagri.
Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya politik, Cahyo Ariawan juga mengatakan dalam laporannya bahwa penyelenggara kegiatan dialog politik dan pendidikan politik ini dilaksanakan dalam rangka mensukseskan agenda demokrasi pemilu serentak 2019, yakni guna meningkatkan partisipasi masyarakat demi memperoleh legitimasi kepemimpinan bangsa melalui pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang.
"Partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemilu 2019 nanti juga disertai secara kuantitas maupun kualitas, sehingga dengan demikian pemilu 2019 akan dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai legotimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya," imbuh Cahyo.
Baca juga:
Monumen Soekarno akan dibangun di perbatasan RI-Timor Leste
Tjahjo Kumolo: Pembangunan perbatasan tidak boleh asal-asalan
KPU cari terobosan akomodir pemilih yang belum memiliki e-KTP
Mendagri beri harapan besar untuk kemajuan NTT
Mendagri tugaskan tim khusus temui Gubernur Papua
Keppres pengunduran diri Sandiaga dari Wagub DKI sudah dikirim ke Anies