Peneliti LIPI Sarankan Jokowi Minta Maaf Karena Salah Data di Debat Kedua

"Seharusnya segera setelah perdebatan terjadi itu Pak Jokowi menyatakan minta maaf. Minta maaf bahwa apa yang disampaikan itu keliru. Sayang itu tidak dilakukan," kata Siti saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Selasaan, Topic of The Week "Rezim Jokowi, Menebar Hoaks dan Kebohongan?" di Seknas Prabowo-Sandi.

2019-02-26 18:44:00

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan agar calon presiden yang keliru dalam pemaparan data saat debat capres kedua pada 17 Februari lalu meminta maaf.

"Seharusnya segera setelah perdebatan terjadi itu Pak Jokowi menyatakan minta maaf. Minta maaf bahwa apa yang disampaikan itu keliru. Sayang itu tidak dilakukan," kata Siti saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Selasaan, Topic of The Week "Rezim Jokowi, Menebar Hoaks dan Kebohongan?" di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (26/2), dikutip dari Antara.

Menurut dia, sebaiknya para paslon, bila tak tahu pasti mengenai data berupa angka, lebih baik menyampaikan ke publik dengan kalimat/diksi yang tak menimbulkan polemik, misalnya dengan kalimat 'Kalau tidak salah'.

"Siapapun yang menjadi capres wajib menyampaikan yang benar, dan ini yang didengar publik ketika berkata soal angka. Kalau tidak tahu, calon lebih baik kalau tidak tahu katakan saja mohon maaf datanya kalau gak salah segini agar tidak salah banget," katanya.

Menurut dia, kekeliruan data termasuk kesalahan fatal karena debat berfungsi sebagai ajang memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk menghindari kekeliruan serupa, Siti mengimbau pasangan capres-cawapres untuk memberi tahu publik bahwa data yang disampaikan adalah data perkiraan.

Dia pun memaklumi apabila pasangan calon menyampaikan argumen yang tidak lengkap pada saat debat capres-cawapres karena waktu untuk menjawab pertanyaan sangatlah singkat, paling lama dua menit.

"Ketika harus dua menit jawab pertanyaan apalagi dengan data, jadi bisa dipahami apa yang disampaikan capres tidak utuh. Argumen tidak utuh. Karena dalam dua menit tidak cukup," kata Siti.

Selain itu, ia berharap pada debat putaran ketiga mendatang dapat menggali substansi masalah dan tema yang didebatkan. "Kami usulkan agar kontestasi melalui debat ketiga jauh mencerahkan, edukatif, jauh dari urusan privat," ujarnya.

Selain Siti Zuhro, diskusi yang digelar Seknas Prabowo-Sandi setiap pekan itu juga dihadiri sejumlah pembicara lainnya. Di antaranya mantan Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas, dosen dan pengamat Tony Rosyid, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburrokhman, dan dosen Beti Nurbaiti.

Diketahui, dalam debat kedua terjadi sejumlah kesalahan data yang dilakukan oleh Jokowi. Di antaranya tentang kebakaran hutan yang disebut selama tiga tahun terakhir tak ada lagi. Lalu terkait konflik agraria yang disebut Jokowi tak lagi ada.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf membela capres Joko Widodo yang dinilai menggunakan data yang salah. Wakil Direktur Saksi TKN Achmad Baidowi mengatakan, salah sebut adalah hal yang biasa.

Apalagi dalam debat kedua ditekankan tidak membawa sontekan. Karena itu penggunaan catatan diminimalisir, meski sebetulnya diperbolehkan.

"Ya karena semalam sifatnya bukan hafalan begitu," kata politisi PPP itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Baca juga:
Sebut Dana Desa Ada Saat Era Jokowi, Mendagri Dilaporkan ke Bawaslu
Kubu Prabowo Desak Jokowi Cuti Pilpres Supaya Tak 'Abuse of Power'
Wapres JK Sebut 3 'Kartu Sakti' Jokowi Akan Menaikkan Anggaran Bansos
JK Bela 31 Kepala Daerah di Jateng Pendukung Jokowi yang Langgar Etika
Jusuf Kalla Soal Hoaks Jokowi Menang Tak Ada Azan: Di Mana Logikanya!
Fadli Zon Tantang Jokowi Keluarkan Perppu Soal Pengambilan Lahan HGU

(mdk/rnd)