Peneliti sebut hitung cepat lembaga survei tidak selalu benar

"Statistik adalah ilmu yang mengizinkan penggunanya untuk bisa salah," kata Arif.

Peneliti opini publik Agung Prihatna, menyatakan tidak pernah ada hasil jajak pendapat, termasuk hitung cepat yang benar secara mutlak. Bahkan menurut dia, justru secara akademik survei membuka ruang buat kesalahan.

Maka dari itu, Agung menilai, mestinya tidak boleh satupun lembaga survei mengklaim hasil penghitungan cepatnya paling benar. Apalagi sampai memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah jika hasil penghitungannya berbeda.

"Statistik adalah ilmu yang mengizinkan penggunanya untuk bisa salah. Tidak boleh ada lembaga yang mengatakan kami paling benar," kata Agung dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (12/7).

Sementara peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfarabie, menyatakan hampir semua lembaga survei memilih metode sampel acak bertingkat (multistage random sampling) sebagai pegangan melakukan hitung cepat. Sebagai praktisi, dia menilai, hal itu wajar lantaran sebagai langkah paling dekat menganalisa perolehan suara dengan semirip mungkin mengikuti cara kerja KPU.

Namun demikian, Agung menyoroti masalah sering terjadi adalah adanya penyimpangan praktik di lapangan. Salah satunya adalah sebaran pengambilan sampel. Seringkali lembaga survei tidak mencermati di dalam suatu wilayah ada kecenderungan pengelompokan mendukung salah satu pihak.

"Kalau tidak cermat pendistribusian itu dan diambil angka acak, tentu saja akan menang kecenderungan itu. Praktik itu yang kadang tidak diperhatikan," ujar Agung.

Selain itu, Agung mengkritik lembaga survei kerap tergesa-gesa dalam mengumumkan hasil hitung cepat. Meski dia mengakui hal itu sebagai tuntutan klien, tapi mereka juga mesti bertanggung jawab atas produk dipaparkan dalam situasi terburu-buru itu.

"Ada asumsi di Polster (istilah pelaku polling) untuk cepat-cepat karena dianggap kredibel dan hebat," tambah Agung.

Anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arif Budimanta, menyatakan dalam perkembangan politik saat ini memang keberadaan survei dan hitung cepat sangat dibutuhkan. Meski begitu, dia mendukung langkah audit jika dirasa ada lembaga survei ditengarai memanipulasi data dan memaparkan kepada publik.

"Harus diaudit jika dirasa ada data yang dianggap melenceng," ujar Arif.

Seperti diketahui, dalam hasil hitung cepat pilpres 2014, tidak seluruh lembaga survei kompak. Delapan lembaga survei memenangkan Jokowi-JK, sementara empat survei memenangkan Prabowo-Hatta.