Pengurus DPW PPP Bali Mengaku Dipecat Plt Ketum Mardiono Secara Sepihak
Plt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.
Plt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.
- Pertemuan Prabowo dan Megawati Bakal Terjadi, Sinyal Kuat PDIP Gabung Pemerintahan?
- DPW PPP Siap Koalisi dengan PDIP Dukung Koster di Pilkada Bali, Optimis Menang 55 Persen
- Pilkada Banyuwangi, PPP Resmi Usung Ipuk-Mujiono
- DPW PKB Bali Ikut Laporkan Lukman Edy ke Polda soal Dugaan Pencemaran Nama Baik
Pengurus DPW PPP Bali Mengaku Dipecat Plt Ketum Mardiono Secara Sepihak
Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bali, dibawah kepemimpinan Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni dipecat oleh Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono secara sepihak.
Sehingga, Plt. Ketua Idy Muzayyad dan Plt. Sekretaris M. Thobahul Aftoni DPW PPP Bali
mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (10/7) untuk menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono terhadap kepengurusan DPW PPP Bali.
Plt. Ketua Idy Muzayyad PPP Bali menilai, pemecatan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang. Hal itu, dia ketahui setelah melihat di media sosial atas perintah oknum pengurus DPP disebarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW Bali.
Ia juga menyebutkan, bahwa dirinya semenjak diangkat telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati Pemilu 2024, dengan bukti kenaikan kursi 100 persen di DPRD kabupaten. Selain itu, pihaknya belum menerima surat pemanggilan, surat peringatan, ataupun surat pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali. Artinya, keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasi bernafas ke Islaman.
“PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak, main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya. Bahkan sebagai Ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW termasuk DPW Bali, kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali,” ungkapnya.
Sementara, saat ditanya apakah dirinya dipecat karena tidak mendukung Plt. Ketua Umum DPP PPP HM. Mardiono untuk menjadi Ketua Umum PPP periode selanjutnya di Muktamar PPP. Pihaknya mengakui tidak mengetahuinya.
Namun, saat ditanya apakah dirinya mendukung Mardiono pihaknya tidak menjawab secara tegas,"Kan maju aja belum tentu (Mardiono). (Apa mendukung) iya belum tahu, kan belum maju kok," ujarnya sambil tertawa.
Ia menyatakan, bahwa pemecatan pengurus DPW PPP Bali tidak dijelaskan apa alasan pemecatan tersebut dan pihaknya tidak akan menerima pemecatan tersebut.
"Kita sekarang kan sudah bersurat ke DPP untuk dikembalikan. Karena kita tidak mengakui pemecatan ini. kalau nggak dipenuhi, iya kita bicara lebih lanjut, setelah kita nunggu respons (dari DPP PPP)," ujarnya.
Pihaknya juga sampai saat ini belum menerima secara fisik surat pemecatan tersebut.
"Secara formal tertulisnya surat dan pengantarnya saya belum terima," ujarnya.
Idy mengajak umat secara umum, pengurus serta kader PPP yang merupakan pemilik PPP yang sebenarnya untuk melakukan pengawasan dan peringatan terhadap kebijakan partai yang dirasa melenceng.
“Kalau kita tidak peduli, maka kedzaliman lain akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi,” ujarnya.