Pengurus PDIP diminta tinggalkan budaya mengangguk aklamasi
Selama ini, PDIP tidak pernah membuka ruang kompetisi dalam pencalonan ketua umum.
Direktur eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, ketua-ketua DPC PDIP sepertinya belum pernah sekalipun menggunakan hak suara mereka dalam 20 tahun terakhir. Buktinya mereka punya pilihan yang berbeda ketika ditanya soal siapa yang akan dipilih sebagai ketua umum partai dan siapa yang dianggap paling mampu membesarkan partai.
"Dalam survei CSIS, untuk membesarkan partai mereka sebut nama Joko Widodo, namun untuk ketua umum, sebagian besar masih menyebut nama Megawati. Walau dengan catatan hampir 150 DPC sudah mulai berani tidak mengikuti arus aklamasi," kata Hasan dalam pemaparan hasil sensus di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).
Dia mengatakan, PDIP tidak pernah membuka ruang kompetisi dalam pencalonan ketua umum. Sehingga PDIP akan lumpuh berhadapan dengan pelembagaan konflik dan kompetisi, ketika suatu saat figur sentral dalam partai tidak ada lagi.
"Partai ini akan meledak tanpa kemampuan membangun konsensus ketika suatu saat Megawati sudah tidak mampu lagi mengurus partai," imbuh Hasan.
Selain itu, kata dia, usia partai harus jauh lebih panjang dibanding usia individu-individu di dalamnya. Jika tidak dipersiapkan jauh-jauh hari PDIP rawan hancur karena tidak terbiasa mengelola kompetisi internal. Maka dari itu, PDIP adalah partai yang tidak terbiasa mengelola kompetisi untuk menghasilkan konsensus bersama.
"Karena memang PDIP sama sekali tidak terbiasa dengan kompetisi gagasan, program, dan perebutan kepemimpinan melalui voting di internal. Itu pula yang menyebabkan rendahnya skill PDIP di parlemen. Itulah sebabnya mereka nyaris selalu kalah dalam perebutan pimpinan, alat kelengkapan dewan dan lainnya. Karena biasanya hanya mengangguk untuk aklamasi," tukasnya.
Baca juga:
PDIP: Jokowi moncer karena bukan bonekanya Megawati
J Kristiadi: PDIP digdaya kalau sengsara
Sensus CSIS tunjukkan Megawati masih diinginkan jadi ketum PDIP
Ganjar sebut Kongres PDIP hanya bahas program kawal Jokowi
4 Hal ini mungkin buat Jokowi tak bakal saingi Megawati
-
Kenapa PDIP ingin membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data dugaan kecurangan Pilpres 2024? Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kenapa FAPTI melakukan survei pilpres? FAPTI memandang penting untuk melakukan survei, guna memberikan gambaran kepada alumni perguruan tinggi terkait pilihan dan jenis isu yang dianggap penting oleh masyarakat. “Sehingga, para alumni dapat lebih bisa berkontribusi dalam hajatan nasional lima tahunan yang penting ini,” pungkasnya.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Kapan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan? Survei tersebut melibatkan 810 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error sekitar 3,5 persen.