Penjelasan Golkar DIY Jawab Tuduhan Sekjen PDIP Tumpuk Bansos di Kantor DPD: Untuk Pasar Murah

Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman angkat bicara tentang tudingan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal tumpukan bantuan sosial (bansos) di Kantor DPD Partai Golkar DIY.

Gandung membantah tudingan Hasto itu. Gandung menjelaskan tumpukan minyak goreng dan terigu untuk acara pasar murah atau tebus murah tersebut bukan dari pemerintah tetapi dari kantong pribadi.

Gandung dengan tegas mengatakan Hasto asal ngomong tanpa dilengkapi dengan data yang akurat. Gandung pun menantang Hasto untuk taruhan tentang darimana asal sembako tersebut.

"Pernyataan Hasto tidak dilengkapi dengan data yang kuat dan akurat,"kata Gandung, Senin (5/2).

"Jika betul tumpukan bansos yang ada di kantor Golkar DIY dari pemerintah, saya siap disembelih di Alun-alun tetapi kalau tidak betul apakah saudara Hasto siap disembelih?" sambung Gandung.

Anggota DPR RI dari Komisi VII ini menyebut Golkar memiliki program membantu masyarakat kecil secara nyata tidak hanya dengan kata-kata. Program yang telah dan sedang dilaksanakan ini adalah program sembako murah dengan konsep 'Tebus Murah'.

Gandung menjelaskan 'Tebus Murah' ini adalah masyarakat bisa membeli paket sembako berisi satu liter minyak goreng dengan terigu atau satu liter minyak goreng dan gula pasir dengan harga Rp 5 ribu.

"Ini murni program kami yang kami biaya sendiri tidak menggunakan dana dari pemerintah. Program sembako tebus murah ini untuk membantu masyarakat dan tahap pertama kami sebarkan di 5 kabupaten kota se-DIY sebanyak 100 ribu paket sembako 'Tebus Murah' dan mendapatkan sambutan  antusias dari warga  masyarakat," ungkap Gandung.

Gandung menambahkan Golkar DIY sudah terbiasa membantu masyarakat dengan berbagai macam kegiatan sosial dengan dana sendiridan bukan dana dari pemerintah. Kami kader Golkar tidak pernah mempraktikkan politik " Genthong Babi " yang menggunakan program pemerintah untuk kepentingan partai untuk kepentingan kampanye.

"Kami kader Golkar tidak pernah melakukan politik 'genthong babi' yang menggunakan program pemerintah untuk kepentingan partai untuk kepentingan kampanye. Jangan-jangan ini seperti maling teriak maling," pungkas Gandung.

Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bantuan sosial (bansos) semakin dipolitisasi jelang Pemilu 2024. Hasto menyebut ada paket bansos yang saat ini ditumpuk di Kantor DPD Partai Golkar DIY.

"Hari ini kami menerima laporan ada banyak bansos yang berada di Kantor Golkar di DPD Yogyakarta," ucap Hasto di JCC Senayan, Minggu (4/2).

Hasto menjabarkan ada foto-foto adanya penumpukan bansos yang dilaporkan padanya. Hasto membeberkan hal ini menjadi bukti kuat jika program pemerintah yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat justru digunakan untuk memenangkan paslon tertentu.