TKN Prabowo-Gibran Tantang Sekjen PDIP Buktikan Paket Bansos Ditumpuk di Kantor Golkar
Hasto menyebut ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Golkar Yogyakarta.
TKN Prabowo-Gibran Tantang Sekjen PDIP Buktikan Paket Bansos Ditumpuk di Kantor Golkar
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan program bantuan sosial (bansos) semakin dipolitisasi. Dia menyebut, ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Partai Golkar Yogyakarta.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman meminta Hasto membuktikan hal itu.
Habib mengaku malah mendapat laporan ada ketua RW yang mengarahkan warga Jakarta Timur untuk mencoblos paslon tertentu dengan imbalan Rp50 ribu.
"Ya silakan saja dibuktikan, saya juga banyak dapet Wa sebaliknya, ada ketua RW yang mengatakan kepada warganya di Jaktim agar mencoblos paslon tertentu dan akan mendapat imbalan 50 ribu per suara," kata Habib di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Selasa (5/2).
Habiburokhman tidak ingin menuduh hal itu kepada Hasto. Dia ingin terus mengumpulkan bukti-bukti di lapangan untuk dilaporkan.
"Saya enggak mau nuduh tapi saya memilih untuk nanti cari buktinya di lapangan untuk dilaporkan," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Hasto mengungkapkan, program bansos semakin dipolitisasi. Dia menyebut, ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Partai Golkar Yogyakarta.
"Hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di kantor Galkar, di DPD Jogja," kata Hasto di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2).
Menurutnya, foto-foto adanya penumpukan bansos itu merupakan bukti kuat bahwa program pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, justru digunakan demi memenangkan pasangan calon tertentu.
Kendati demikian, dia meyakini akan ada arus balik negatif kepada pihak yang memanfaatkan bansos demi kepentingan politik.
"Itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ucap Hasto.
Diberitakan sebelumnya, pagu anggaran perlindungan sosial pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.
Bahkan jumlah anggaran bansos tahun 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp498 triliun.
Kebijakan bansos ini diduga bermuatan politis. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto.
