Perang pasukan khusus cegah kecurangan putaran dua Pilgub Jakarta
Perang pasukan khusus cegah kecurangan putaran dua Pilgub Jakarta. Seperti diketahui, persoalan daftar pemilih untuk putaran kedua adalah pekerjaan rumah yang tengah diselesaikan oleh KPU DKI Jakarta saat ini. Sejumlah data telah masuk untuk direkapitulasi.
Dua pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta terus melakukan persiapan menjelang hari pencoblosan Rabu (19/4) mendatang. Salah satunya membentuk pasukan khusus mengantisipasi kecurangan pemungutan suara di putaran kedua ini.
Antisipasi awal dilakukan Partai Gerindra yang mengusung Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Partai berlambang kepala burung garuda itu membentuk pasukan khusus terdiri dari kader Gerindra dan pengacara melakukan pengawasan sejak tahap penyusunan data pemilih untuk putaran kedua.
"Total ada 300 pengacara yang kita kerahkan untuk pengawal pendataan pemilih untuk putaran kedua. Karena kami tidak ingin ada mobilisasi massa pada hari H lewat penggunaan suket," ujar Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik, Senin (13/3).
Menurut dia, alasan dibentuknya tim pengawas itu lantaran perolehan suara Anies-Sandiaga bakal dikerjai. Keyakinan itu berdasarkan temuan pada putaran pertama adanya sejumlah suket yang dianggap bodong harus menjadi perhatian bagi dukcapil dan pihak kelurahan.
"Kita harapkan putaran kedua ini tidak ada kecurangan, dan PNS pun kita minta untuk bersikap netral," jelas dia.
Sementara itu, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengharapkan pencoblosan di putaran kedua Pilgub DKI berlangsung jujur dan adil. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Djarot tidak mempermasalahkan saingannya, Anies-Sandiaga mempersiapkan diri agar tidak dicurangi. Sehingga, dia bersama tim pemenangan juga mempersiapkan pasukan pengawasan di TPS.
"Sama ke semuanya kita harus jujur dan adil jangan curang. Makanya kita juga bikin pasukan-pasukan," katanya di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (6/4).
Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, beberapa pasukan telah disiagakan, baik dari relawan ataupun partai pendukung. Mereka bertugas untuk mengantisipasi adanya kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS).
"Seperti ini gerak cepat untuk mengantisipasi jangan sampai ada kecurangan. Saya bilang jangan sampai curang," tutup Djarot.
Seperti diketahui, persoalan daftar pemilih untuk putaran kedua adalah pekerjaan rumah yang tengah diselesaikan oleh KPU DKI Jakarta saat ini. Sejumlah data telah masuk untuk direkapitulasi.
Baca juga:
Djarot ajak warga DKI sering dangdutan biar tak gampang stres
Didukung artis dangdut, Djarot sebut dangdut diterima semua kalangan
Anies sindir surat edaran Polda agar tuntutan Ahok tak dibacakan
Disdukcapil DKI tetap buka pelayanan saat hari pencoblosan
Djarot siapkan pasukan antisipasi kecurangan
Selain sidang Ahok, polisi juga tunda pemeriksaan Anies dan Sandi
Tim Ahok-Djarot datangi KPU Jakbar tanya hilangnya hak suara pemilih
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Bagaimana cara warga Jakarta memilih pemimpin di Pilkada DKI 2017? Dengan sistem ini, warga Jakarta bisa langsung berpartisipasi memberikan suara untuk menentukan pemimpin mereka hingga 5 tahun ke depan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.