Perludem Kritik MK Tak Lihat Praktik Money Politic Saat Sidang Sengketa Pilkada
"Pelanggaran pra pemilihan lebih kepada money politic atau netralitas ASN, mobilisasi ASN, kemudian politisasi bansos dan macam macam, ini kemudian MK tidak terlalu banyak menyentuh pelanggaran pelanggaran ini," katanya
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa Pilkada. Menurutnya, MK tidak melihat pelanggaran soal pra pemilihan seperti politik uang, politisasi bantuan sosial dan mobilisasi ASN.
"Pelanggaran pra pemilihan lebih kepada money politic atau netralitas ASN, mobilisasi ASN, kemudian politisasi bansos dan macam macam, ini kemudian MK tidak terlalu banyak menyentuh pelanggaran pelanggaran ini," katanya dalam diskusi virtual Bagaimana MK Menilai Pelanggaran Pilkada?, Selasa (6/4).
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Kapan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Sebelumnya, Masinton Pasaribu berupaya menggalang dukungan anggota Dewan untuk mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi.
-
Kenapa pangkat polisi penting? Selain itu pangkat juga merupakan syarat mutlak yang perlu dimiliki oleh anggota Polri jika hendak mendapatkan amanat untuk mengemban jabatan tertentu.
-
Kapan sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar di Mahkamah Konstitusi? Sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4).
Menurut dia, pihaknya tidak menemukan putusan MK terkait masalah pra pemilihan. Dia bilang, MK melihat dalil para pemohon terkait persoalan pra pemilihan tidak sesuai hukum.
"Ketika kita membaca seluruh putusan MK, hampir tidak didapatkan atau bahkan tidak didapatkan sama sekali dalil dalil permohonan pra pemilihan dinyatakan MK beralasan menurut hukum, semuanya tidak ada yang beralasan menurut hukum," tuturnya.
Kahfi menyebut, MK lebih banyak melihat dalil pelanggaran pelanggaran yang dilakukan pada saat dan pasca pemilihan. Seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah maupun DPT tambahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain, itu MK lebih banyak melihat persoalan pembukaan kotak suara secara ilegal, perusakan suara dan sebagainya.
"Ini yang lebih banyak di ulas oleh MK yang menajdi dalil dalil menurut MK ini beralasan menurut hukum adalah dalil dalil pelanggaran yang tadi saya sebutkan misalnya DPT tambahan yang tidak sesuai perundang-undangan," ujarnya.
Dia menambahkan, baiknya MK memutus hasil perkara tidak menitikberatkan kepada perbedaan angka saja.
"Artinya disini ada keterkaitan persoalan angka ini menjadi pijakan penting bagi MK bagi memutus hasil perselisihan Pilkada," pungkasnya.
Baca juga:
Perludem Harap MK Tidak Hanya Lihat Sengketa Perselisihan Pilkada dari Angka Saja
PSU di Riau Digelar 2 Hari saat Puasa
PSU Pilkada PALI Digelar 21 April 2021, PPK Hingga KPPS Diganti
MK: Pengecekan e-KTP Orient Riwu Baru Setengah Langkah Klarifikasi dan Tak Tuntas
Orient Riwu Kore Akui Paspor Amerika Serikat Miliknya Berakhir 2027