Pilkada serentak, Menkum HAM sarankan Golkar & PPP ajukan satu calon
Penyelesaian lewat jalur hukum dinilai akan melewati tahapan pilkada yang sebentar lagi dimulai.
Pemilihan Kepala Daerah serentak bakal berlangsung pada 9 Desember 2015. Tahapan-tahapan pilkada serentak semakin dekat dan waktunya semakin mepet. Namun, Partai Golkar dan PPP masih tetap mengalami dualisme kepemimpinan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, partai yang saat ini tengah berkonflik tidak mungkin menyelesaikan secara hukum lantaran waktu Pilkada serentak semakin dekat. Yang terpenting, kata dia, partai politik yang berkonflik sepakat dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah.
"Kalau menyelesaikan secara hukum waktunya tidak mungkin. karena kan menunggu inkracht itu berapa lama. Makanya mungkin kesepakatan politik, tidak hanya melibatkan dua partai ini tetapi semua partai politik. Ketua-ketua umum partai harus sepakat," kata Yasonna kepada wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (8/7).
Menurut Yasonna, baik itu Golkar dan PPP harus mengajukan calon yang sama di semua daerah. Dua parpol ini membuat surat yang kelompok ini menyampaikan surat dan harus sama calonnya.
"Orangnya harus sama, kalau tidak sama bagaimana?" ucapnya.
Yasonna mengutip pernyataan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie yang mengatakan, jangan sampai masalah internal partai sampai dibawa ke ranah publik. Biarlah masing-masing kelompok menyepakati calon yang sama.
"Tapi formatnya nanti kita bawa lagi ke DPR komisi II. Kita sepakati lagi di Komisi II, pemerintah, KPU, parpol. Saya mengatakan azas kemanfaatannya kita lihat, pendekatannya dari situ," jelas Yasonna.
"Memang nanti bagaimana kalau inkracht digugat lagi? Kan tidak mengajukan calon? itu tidak bisa karena dua-duanya sudah mengajukan calon. Formalitas ini yang sedang kita rumuskan," tutupnya.
Baca juga:
MK: Legislator yang jadi calon kepala daerah wajib mundur
Demokrat dukung MK batalkan aturan larangan dinasti politik
Jokowi: Pilkada serentak tolak ukur demokrasi kita
Fadli Zon kritik MK, politik dinasti diatur untuk perbaikan pilkada
MK hapus larangan dinasti politik
Dua cawali Solo gencar bikin jejaring sosial untuk cari pendukung
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa yang dikatakan Sekjen Golkar tentang arah koalisi di Pilpres 2024? Sekjen Golkar menambahkan, di akhir pertemuan, Airlangga memakaikan jaket kuning loreng kepada seluruh ketua dewan. Jaket kuning loreng ini juga yang dikenakan seluruh Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar saat bertemu Airlangga di Bali.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.