PKB sebut ada yang organisir demo dana desa untuk lengserkan Mendes
Abdul tak mengatakan yang mengorganisir itu PDIP.
Wacana perombakan kabinet kerja jilid II semakin berhembus kuat. Sejalan dengan itu, kisruh panas terjadi di tubuh partai koalisi pendukung Pemerintah. PKB menuding PDIP melakukan upaya sistematis untuk merebut kursi Menteri Desa Marwan Jafar.
Bukan tanpa alasan PKB melontarkan tudingan ini. Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan adanya upaya sistematis itu terindikasi dari adanya pengorganisiran demo dana desa beberapa waktu lalu. PKB melihat istana cepat merespons ketimbang demo para guru honorer.
"Ada yang organisir demo dana desa. 300 orang diterima cepat. Demo guru guru honorer tidak diterima," kata Abdul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).
Abdul tak mengatakan yang mengorganisir itu PDIP. Tapi dia menilai ada yang memprovokasi. "Bisa jadi ada yang provokasi," jelas dia.
Sebelumnya, Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan PKB sudah mengklarifikasi hal itu kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Hasto sudah telepon (tapi) membantah. Tapi kita lihat memang ada upaya sistematis, ada yang digerakin," kata Daniel usai rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dikabarkan marah besar mendengar ada upaya melengserkan Menteri Marwan. Menurutnya Cak Imin meminta PDIP melakukan dengan cara yang fair apalagi mereka bersatu dalam KIH. "PKB lagi marah. Jangan pakai cara-cara jahat, ukurannya kinerja profesional," tegas Daniel.
Dalam kabinet kerja Jokowi-JK, PKB memiliki jatah tiga kursi yakni Menteri Desa Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, dan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri.
Dia heran, dari tiga kursi menteri itu, hanya posisi menteri desa yang ingin direbut. Politisasi dalam rekrutmen pendamping dana desa dijadikan salah satu peluru untuk melengserkan Marwan.
"Kemendes saja yang mereka serang dari awal. Soal itu (isu pendamping dana desa) juga termasuk. Padahal semuanya kan dari Menkeu langsung. Malah kita was-was betul soal penggunaan dana desa. Kita kawal banget," beber dia.
Daniel menuturkan, PDIP seharusnya memahami jika mereka dalam satu koalisi yang sama. Pernyataan PKB ini, kata dia sebagai sikap politik karena diperlakukan tidak adil oleh partai pemenang pemilu.
"Bukan soal ngambek, tapi jangan perlakukan PKB dengan tidak fair padahal kita koalisi. Selama ini PKB support apa yang dianggap PDIP penting," imbuhnya.
Baca juga:
Ramai reshuffle kabinet, PKB gerah kursi Menteri Desa digoyang
Bantah rebut kursi Mendes, PDIP sebut reshuffle kewenangan Jokowi
PKB yakin Jokowi tak terpengaruh tekanan luar soal reshuffle
Kekompakan kabinet terganggu bila parpol dikte Jokowi soal reshuffle
Wasekjen PDIP: Tak ada perintah DPP buat minta ganti menteri PKB
-
Kapan Desa Madiredo resmi menjadi pemerintahan desa? Meski demikian, pemerintahan resmi desa ini baru ada pada tahun 1910 di bawah kepemimpinan Kepala Desa Marto Rejo.
-
Siapa yang mengajak kepala desa untuk memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Dimana DPR mengajak kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Puteri menyampaikan, tambahan Dana Desa ini yang ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa telah sejalan dengan desain kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
-
Siapa yang dilantik menjadi Wakil Menteri Desa PDDT? Paiman Raharjo dilaporkan memiliki harta kekayaan sebesar Rp 45 Miliar. Harta kekayaan laki-laki yang kini menjadi Wakil Menteri Desa PDDT ini berupa tanah bangunan, 3 unit mobil, harta bergerak, kas dan setara kas, juga harta lain-lain.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).