PKB Soroti Motif Denny Indrayana Bocorkan Informasi Sistem Pemilu Coblos Partai
PKB lebih tertarik membahas soal asal-usul informasi yang didapat oleh Denny Indrayana. Dari pada tentang sistem pemilu yang masih dalam proses hukum di MK.
Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti motif Denny Indrayana membocorkan hasil putusan MK soal sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup. Jubir PKB Mikhael Sinaga mengingatkan, seandainya informasi itu benar, Denny Indrayana sebagai seorang praktisi hukum dan mantan Wamenkumham harusnya paham bahwa informasi itu merupakan rahasia negara.
“Kalau perkara sistem pemilunya, PKB pada prinsipnya taat hukum, sebagaimana arahan Ketum kami, Cak Imin apapun putusannya PKB akan menghormatinya sebagai keputusan yang final dan mengikat,” kata Mikhael dalam keterangannya, Senin (29/5).
-
Di mana sistem pemerintahan negara serikat diterapkan? Contoh negara serikat termasuk Amerika Serikat, Brasil, dan India.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
-
Bagaimana sistem pemerintahan Malaysia dipilih? Dalam tatanan unik, raja akan dipilih oleh dan digilir di antara para raja dari sembilan negara bagian Malaysia yang masih dipimpin raja. Empat negara bagian lain tak dipimpin oleh raja.
-
Bagaimana konstitusi di Indonesia mengatur sistem pemilu? Konstitusi di Indonesia mengatur sistem pemilu melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Kenapa PDIP berencana membawa kasus kecurangan ke Mahkamah Konstitusi? PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Bagaimana sistem pemerintahan di Kerajaan Kuningan? Menurut sejarah, Kerajaan Kuningan memiliki sistem pemerintahan yang sudah terpola dengan baik ketika itu.
PKB lebih tertarik membahas soal asal-usul informasi yang didapat oleh Denny Indrayana. Dari pada tentang sistem pemilu yang masih dalam proses hukum di MK.
Mikhael mempertanyakan kebenaran informasi yang dilempar Denny Indrayana tersebut. Meskipun mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu telah mengklaim informasi penting tersebut kabarnya didapat dari orang kredibel.
“Tambah menjadi sangat serius karena informasi tersebut bocor, dan akhirnya becek ke mana-mana,” kata Mikhael.
Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi bahwa MK sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.
"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny, kepada wartawan, Minggu (28/5).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 Hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup itu. Sementara, 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat alias dissenting opinion.
Dia enggan menyebutkan dari mana mendapatkan informasi itu. Namun, dia mengatakan sangat mempercayai sumbernya tersebut.
“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” imbuh dia.
(mdk/ray)