PKS Desak Presiden Jokowi Segera Tunjuk Menteri KKP Definitif, ini Alasannya
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) definitif pengganti Edhy Prabowo. Edhy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi ekspor benih lobster.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) definitif pengganti Edhy Prabowo. Edhy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi ekspor benih lobster.
"Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan menteri kelautan dan perikanan definitif," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono, dalam keterangannya, Sabtu (5/12).
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) menjamin ketertelusuran sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya ikan konsumsi.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kenapa Kementerian PUPR mendorong kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air di pulau kecil dan terluar? “Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama dalam pengembangan perencanaan strategis yang berfokus dalam meningkatkan kepedulian pengelolaan sumber daya air terintegrasi di pulau-pulau kecil dan terluar dalam menghadapi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut,” kata Basuki dalam The23rd High-Level Experts and Leaders Panel (HELP) on Water and Disasters di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (19/5).
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Menteri KKP Ad Interim. Tak berselang lama, posisi itu diisi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Riyono, penunjukan ini kurang tepat. Menteri Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang dipusingkan oleh kelangkaan pupuk untuk petani di musim tanam Oktober hingga Maret.
Jika Menteri Syahrul Yasin Limpo dibebani tugas kelautan dan perikanan maka tugas di kementerian pertanian tidak bisa dijalankan dengan baik.
"Sektor kelautan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 Permen era Susi (Susi Pudjiastuti) yang dikerjakan oleh Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan, illegal fishing di kawasan natuna oleh nelayan asing yang tak jera" paparnya.
50 Persen Penduduk Miskin Diklaim Berada di Pedesaaan dan Pesisir
Riyono menilai, poros maritim dunia yang didengungkan oleh Presiden Jokowi sejak periode pertama kini nyaris tidak terdengar. Percepatan penunjukan Menteri KKP seharusnya menjadi jalan untuk kembali membangkitkan ekonomi nasional.
"KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50 persen penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir," tutup Riyono.
(mdk/bim)