PKS Ingatkan Jokowi: Menteri Tidak Beres Kerja, Ganti Bukan Ancam Reshuffle
"Arahan Presiden Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal Kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," Kata Juru Bicara PKS Pipin Sopian
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri saat sidang paripurna kabinet di Istana Negara. PKS menilai, hal itu menunjukan lemahnya kepemimpinan Jokowi dalam menangani krisis Covid-19.
"Arahan Presiden Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal Kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia," Kata Juru Bicara PKS Pipin Sopian di Jakarta, Selasa (30/6).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
Sebagai Kepala Pemerintahan, seharusnya Jokowi memantau langsung hari demi hari kebijakan menterinya dalam menangani krisis. Bukan justru mengungkapkan rasa kecewanya.
"Ada pepatah dalam manajemen kepemimpinan itu 'you get what you inspect, not what you expect'. Jika Presiden memiliki sense of crisis seharusnya beliau fokus mengawal day by day kinerja menteri-menterinya yang ditugasi khusus menangani Covid-19. Bukan malah berkeluh kesah setelah berbulan-bulan diberikan arahan. Jadi naon atuh yang dikerjakan Presiden Jokowi kemarin-kemarin?," tuturnya.
Menurut Ketua Departemen Politik DPP PKS itu, beban masyarakat saat ini semakin tinggi di masa pandemi. Oleh karena itu, masyarakat butuh solusi konkrit dalam penanganan pandemi dan dampaknya.
"Bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah," ucapnya.
Pipin menilai, arahan Jokowi tersebut tergambar rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, sampai menyatakan misalnya dalam belanja kementerian bidang kesehatan, dari Rp75 triliun yang dianggarkan, baru 1,53 persen yang dikeluarkan.
"Kasus seperti ini bukan untuk diungkap ke publik. Selesaikan langsung di internal kabinet. Kalau kerja menterinya enggak beres. Silakan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancam-ngancam reshuffle," ujarnya.
Kualitas pemimpin itu, menurut Pipin, bisa dilihat dari sikapnya terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam menangani krisis.
"Kalau berhasil, pemimpin baik tak lupa memberi apresiasi berbagai pihak yang terlibat dan tidak mengklaimnya sebagai keberhasilannya sendiri. Kalau gagal, dia bertanggungjawab atas kegagalan tersebut, bukan menyalahkan orang lain atau anak buahnya," terangnya.
Dalam situasi krisis seperti ini, kata Pipin, negara butuh seorang pemimpin yang mampu menjadi nahkoda untuk melewati badai. Bukan seorang manajer yang bisa berkeluh kesah. "Jangan terlalu banyak dramaturgi politik," pungkasnya.
(mdk/ray)