PKS konsisten tolak Perppu pembubaran Ormas

Hidayat menyebut ketentuan dalam UU Ormas sudah cukup untuk mengatur ormas-ormas di Indonesia termasuk mengambil langkah pembubaran. Dia menuding pemerintah mengabaikan aturan di UU Ormas saat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menegaskan partainya tetap menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Hal ini menyusul kabar adanya pertemuan partai-partai pendukung pemerintah membahas Perppu Ormas pada Rabu (18/10) malam.

"Pasti bukan PKS, PKS tetap menolak. Karena kami melihat prinsipnya memang tidak ada kegentingan yang memaksa," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10).

Hidayat menyebut ketentuan dalam UU Ormas sudah cukup untuk mengatur ormas-ormas di Indonesia termasuk mengambil langkah pembubaran. Dia menuding pemerintah mengabaikan aturan di UU Ormas saat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.

Pemerintah menggulirkan pembubaran ormas HTI pada bulan Mei 2017. Secara prosedur di UU Ormas, pemerintah harus melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada HTI.

Jika tidak bisa ada perubahan baru mengeluarkan surat peringatan sebanyak 3 kali, kemudian bila tidak direspon dikeluarkan lagi keputusan pemberhentian sementara HTI. Kemudian, pemerintah harus mengajukan pembubaran ke pengadilan. Tapi, menurutnya, semua mekanisme itu dilewati dengan mengeluarkan Perppu Ormas pada Juli lalu.

"Mari kita lihat, dengan alasan kalau menggunakan UU ormas terlalu lama dan bertele-tele. Mari kita lihat, seandainya pemerintah melakukan ketentuan dalam UU keormasan, per Mei. Jadi Mei itu dilakukan pembinaan," tegasnya.

Bahkan, Hidayat menilai banyak pasal karet dalam Perppu Ormas. Hal itu terlihat dari rencana pemerintah yang dulu ingin membekukan anggaran Pramuka lantaran Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault disebut mendukung berdirinya khilafah dan HTI.

Pasal karet lain, kata Hidayat adalah aturan sanksi bagi pihak yang mengubah Undang-Undang atau mengamandemen UUD 1945. Dengan demikian, anggota dewan bisa dikenakan pasal pidana meski memiliki kewenangan merevisi UU.

"Itu sampai Menpora pernah membekukan anggaran pramuka hanya gara-gara ketua kwatirnya dicurigai simpatisan HTI. Coba anda bisa bayangkan," tandasnya.

Baca juga:
Yusril selalu singgung orde baru setiap kali kritisi Perppu Ormas
Setya Novanto: Saya perintahkan fraksi Golkar mendukung Perppu ormas
Rapat di Komisi II, TNI, Polri dan Kejaksaan pastikan dukung Perppu Ormas
PAN pakai pendapat Yusril untuk kuatkan sikap tolak Perppu Ormas
Ahli hukum pidana nilai Perppu pembubaran Ormas sudah tepat
Ketika Muhammadiyah dan NU berseberangan di Perppu Ormas