PKS Minta Pembahasan RKUHP & Omnibus Law Ditunda: Fokus Penanganan Covid-19
"Maka pembahasannya tidak boleh sembrono bahkan terkesan sangat dipaksakan agar cepat selesai, padahal banyak sekali catatan yang ada terkait RUU tersebut serta dibutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak terkait," imbuh dia.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari mengatakan pihaknya berpandangan bahwa sebaiknya pembahasan RKUHP, RUU Pemasyarakatan, Hingga Omnibus Law ditunda dulu. Yang penting saat ini, yakni upaya penanganan Covid-19.
"Sebaiknya ditunda dulu dan fokus dulu saja terkait penangan covid-19. Jadi sekalipun DPR bersidang, maka yang lebih diutamakan adalah optimalisasi peran DPR untuk mendorong penanganan covid-19, bukan malah terburu-buru membahas RUU Cipta Kerja," kata Fathul kepada Merdeka.com, Kamis (2/4).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Dia mengatakan sejak awal, PKS telah menyampaikan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan akan melibatkan kepentingan banyak elemen masyarakat. Karena itu pembahasan tidak boleh dilakukan buru-buru.
"Dan sejak awal kami pun sudah menyampaikan bahwa untuk membahas RUU omnibus law seperti RUU Cipta Kerja yang sangat kompleks dan banyak irisan kepentingan lintas elemen masyarakat," ungkapnya.
"Maka pembahasannya tidak boleh sembrono bahkan terkesan sangat dipaksakan agar cepat selesai, padahal banyak sekali catatan yang ada terkait RUU tersebut serta dibutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak terkait," imbuh dia.
Pihaknya pun telah menerima masukan dari berbagai pihak terkait alasan penolakan terhadap Omnibus Law. Selain itu, masukan dari fraksi sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen juga sudah diterima.
"Beberapa kader PKS juga sudah menyampaikan penolakannya terkait draf awal RUU tersebut," ujar dia.
Meskipun demikian, dia menjelaskan, karena RUU Omnibus Law masuk dalam Prolegnas dan nanti akan dibahas dalam sidang terkait. Karena itu, lazimnya, kritik, masukan, dan sikap PKS akan disampaikan dalam sidang pembahasan tersebut.
"Tentunya kami akan menyampaikan berbagai aspirasi yang sudah dititipkan ke PKS dan kamipun akan menyampaikan secara resmi berbagai catatan kritis kami terkait hal itu," tegasnya.
(mdk/ray)