PKS Nilai Istilah Koalisi Plus-plus Isyaratkan Jokowi Ingin Rangkul Gerindra
"Pernyataan Pak Moeldoko bisa jadi mengisayaratkan ada pergeseran sikap Pak Jokowi. Merangkul Gerindra misalnya," kata Mardani.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali menilai istilah koalisi plus-plus menjadi isyarat pergeseran sikap Presiden terpilih Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi mulai mencoba membuka pintu dan ingin merangkul partai lain bergabung ke koalisinya.
"Pernyataan Pak Moeldoko bisa jadi mengisayaratkan ada pergeseran sikap Pak Jokowi. Merangkul Gerindra misalnya," kata Mardani pada wartawan, Jumat (26/7).
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana menurut PKS, pertemuan Jokowi dengan para capres bisa membangun persatuan Indonesia? Dia menilai, jika pertemuan antara Jokowi dan ketiga kandidat capres terkuat itu terlaksana, maka persatuan Indonesia akan semakin baik. Sebab, seluruh tokoh terlihat bekerja sama membangun bangsa. "Bagus, saya senang itu. Itu berpikir matang dan dewasa. NKRI ini negara lagi baik-baik. Segala sesuatu kalau digabung dengan pemikiran-pemikiran positif untuk membangun NKRI ke depan itu positif."
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
Mardani menilai wajar jika ada partai koalisi pendukung Jokowi menolak adanya penambahan partai koalisi. Sebab, bila ditambah, koalisi akan menjadi gemuk.
"Jadi wajar jika NasDem dan beberapa partai lain bereaksi saat ada pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega dengan Pak Prabowo," ungkapnya.
Mardani menegaskan partainya akan tetap berada di barisan oposisi. Walaupun belum diputuskan dalam rapat Majelis Syuro PKS. "PKS insya Allah istiqomah. Walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro," ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan akan ada pertemuan antar Sekjen Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan itu tidak tertutup kemungkinan akan ada pembahasan penambahan partai di koalisi Jokowi.
"Tidak tertutup kemungkinan seperti itu, tentu di antara kami ada yang membuka bicara soal perlu tidaknya menambah itu kan pasti terjadi diskusi di situ," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7).
Kemudian, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Moeldoko membuka kemungkinan adanya partai politik baru yang akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Moeldoko menyatakan meski tanpa penambahan parpol baru, koalisi pemerintah saat ini masih solid.
"Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik, bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel aja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan," ujar Moeldoko.
Baca juga:
Pembubaran TKN Tak Diikuti Bubarnya Koalisi Indonesia Kerja
Kuasai 60 Persen Suara, Ketum Golkar Yakin Koalisi Jokowi akan Pimpin MPR
Politisi PDIP Minta Parpol Koalisi Jokowi Tak Khawatirkan Bergabungnya Gerindra
Sekjen NasDem: Hubungan Megawati dan Koalisi Jokowi Berlangsung Baik
PSI Sebut Pembubaran TKN Tak Ada Hubungannya dengan Soliditas Koalisi Jokowi