PKS Soal Berbagi Kekuasaan: Sudahlah Pak Jokowi, Kasih Itu ke Pendukung 01
"Bagi PKS rekonsiliasi jangan diartikan bagi-bagi kekuasaan. Sekarang saja dari 01 sudah banyak yang mengajukan nama. Sudahlah Pak Jokowi berikan itu kepada rekan-rekan 01 dan menurut 02 karena tidak dimenangkan dalam pilpres, wajar saja kita berada di luar pemerintahan," kata Hidayat.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, rekonsiliasi bukanlah ajang untuk bagi-bagi kekuasaan. Hal ini ia katakan untuk menanggapi ucapan Ketua Dewan Kehormatan partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyatakan syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi-Ma'ruf dengan kubu Prabowo-Sandi adalah bagi-bagi kekuasaan dengan komposisi 55-45.
"Bagi PKS rekonsiliasi jangan diartikan sebagai re-kursiasi, jangan diartikan bagi-bagi kekuasaan. Sekarang saja dari 01 sudah banyak yang mengajukan nama. Sudahlah Pak Jokowi berikan itu kepada rekan-rekan 01 dan menurut 02 karena tidak dimenangkan dalam pilpres, wajar saja kita berada di luar pemerintahan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Siapa yang menyatakan bahwa Jokowi memuji pencapaian PKB? Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq mengungkap isi pertemuan Jokowi dan dua menteri PKB itu.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana menurut PKS, pertemuan Jokowi dengan para capres bisa membangun persatuan Indonesia? Dia menilai, jika pertemuan antara Jokowi dan ketiga kandidat capres terkuat itu terlaksana, maka persatuan Indonesia akan semakin baik. Sebab, seluruh tokoh terlihat bekerja sama membangun bangsa. "Bagus, saya senang itu. Itu berpikir matang dan dewasa. NKRI ini negara lagi baik-baik. Segala sesuatu kalau digabung dengan pemikiran-pemikiran positif untuk membangun NKRI ke depan itu positif."
Hidayat juga menilai, ucapan Amien ditujukan kepada internal PAN. Tujuannya untuk membuat PAN tetap berada dibarisan oposisi.
"Ya itu pernyataan Amien Rais yang menukil dari pernyataan tokoh lain yang kemudian pak Amien menyatakan itu tidak bisa dipenuhi. Dan sikap dasarnya adalah untuk wanti-wanti kepada PAN untuk enggak masuk ke dalam kabinet agar di oposisi," ungkapnya.
Wakil Ketua MPR ini juga menduga, Amien akan setia berada di jajaran oposisi. Namun, dia menegaskan PKS tidak akan mengajak siapapun untuk menjadi oposisi.
"Masing-masing sudah tahu posisinya kok. Kita tidak dalam posisi ajak mengajak. Kita masing-masing tahu tentang tanggung jawab sosial politiknya sekaligus memahami sikap yang perlu diambil," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan syarat agar kubu Prabowo-Sandiaga rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. Salah satu syarat yang diajukan adalah membagi kekuasaan dengan konsep 55:45. Jika tidak, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7).
Baca juga:
Eksekusi Gugatan Rp30 M, Fahri Hamzah Layangkan Surat Sita Aset Buat 5 Pengurus PKS
PKB Sindir Opsisi yang Ingin Gabung: PAN, PKS itu Enggak Jelas
PKS Setuju UU ITE Direvisi Belajar Dari Kasus Baiq Nuril
PKS Pasrahkan Pemilihan Wagub DKI pada Pimpinan Dewan
Politisi Gerindra: Amien dan PKS Tak Masalah Prabowo Bertemu Jokowi, Asal Tak Koalisi
PKS Mantap Jadi Oposisi, PAN Berada di Antara Dua Pilihan
3 Kader Terbaik PKS Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok