PKS Soal Reshuffle: Jokowi Harus Berani Dahulukan Rakyat Ketimbang Elit
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai, seharusnya di periode kedua Presiden bisa lebih leluasa dalam menentukan masa depan kabinet di pemerintahan, termasuk rencana reshuffle.
Wacana reshuffle dilontarkan Presiden Joko Widodo untuk pertama kali di periode kedua. Dia menyampaikan rencana tersebut saat memimpin rapat kabinet. Alasannya karena kinerja para menteri yang dinilai kurang maksimal dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai, seharusnya di periode kedua Presiden bisa lebih leluasa dalam menentukan masa depan kabinet di pemerintahan, termasuk rencana reshuffle.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kenapa Serka Sudiyono diundang ke acara Presiden Jokowi? Pada acara itu, Presiden Jokowi memberikan games-games menarik. Salah seorang yang berhasil maju ke podium adalah Serka Sudiyono.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Reshuffle hak prerogatifnya Presiden. Monggo saja. Parpol tidak boleh menyandera Presiden. Justru saatnya Presiden di periode kedua berani untuk mendahulukan rakyat ketimbang kekuatan elit," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (1/7).
Dia menyoroti apa yang dikatakan Presiden Jokowi kian memperjelas kualitas kepemimpinan para menteri di kabinet.
"Mestinya Pak Jokowi berpegang pada perkataannya, bukan cuma sent tapi delivered," tuturnya.
Terkait menteri mana saja yang layak untuk di reshuffle, Mardani mengungkapkan, sebenarnya sudah disampaikan pada saat rapat tersebut.
"Sejak Oktober dikatakan baru dievaluasi Juni, kelamaan. Kemudian terkait Kementerian mana saja? Pak Jokowi tahu kok. Eksekusi saja," ungkapnya.
Selain reshuffle, dia juga mendukung rencana Jokowi untuk membubarkan lembaga, jika dinilai tidak efektif. Sebab bisa saja lembaga tersebut cenderung menghambat proses kinerja pemerintahan.
"Pembubaran lembaga jika sudah dikaji matang bagus untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Makna miskin struktur dan kaya fungsi bisa mulai diwujudkan. Saya bahkan mengusulkan jumlah kementerian tidak sampai 20 agar koordinasi dan sinergi dapat diwujudkan," tuturnya.
Kemudian, Mardani menambahkan, PKS tetap memastikan posisi sebagai oposisi dan tidak akan bergabung dalam pemerintahan, termasuk masuk ke kabinet. "PKS istiqomah. Kami oposisi," tutupnya.
(mdk/fik)