PKS tegaskan menterinya tetap kerja saat pilpres
PKS menjanjikan kadernya yang duduk sebagai menteri hanya akan ikut berkampanye di luar jam kerja.
Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa kader partainya tidak akan mengganggu tugas menteri saat kampanye pilpres. Dia meyakini, kader PKS yang duduk sebagai menteri akan selesaikan tugasnya sampai selesai dengan khusnul qotimah.
"Secara prinsip memang semua menteri harus menyelesaikan tugasnya secara maksimal sehingga para menteri bisa menyelesaikan akhir masa jabatannya dengan khusnul khotimah. Tapi tidak berarti itu harus dibenturkan dengan kegiatan berkampanye," ujar Hidayat.
Hidayat menjanjikan jadwal kampanye tidak akan mengganggu kontribusi menteri PKS di kabinet. Sebab, kegiatan kampanye bisa dilakukan di luar jam kerja tugas sebagai menteri. Begitu pula dengan rapat-rapat pemenangan yang bisa dilakukan pada malam hari.
Hidayat yakin para kader PKS itu bisa mengatur waktu dengan baik, terlebih lagi masa kampanye hanya berlangsung satu bulan. KPU menetapkan jadwal kampanye mulai 4 Juni sampai 5 Juli.
"Pak presiden mengimbau para menteri betul-betul fokus terhadap pekerjaannya, tidak meninggalkan amanatnya, itu wajar-wajar saja. Namun apa benar para menteri akan sibuk berkampanye? Itu sangat biasa dikoordinasikan pada sabtu minggu. Toh ada mekanisme cuti, meski cuti itu bisa diberikan Pak SBY atau tidak," tutur Hidayat.
Terkait dengan Menteri Sosial asal PKS, Salim Segaf Al-Jufri yang masuk dalam Dewan Penasihat Timses Prabowo - Hatta, menurut dia, tim sukses belum tentu ikut berkampanye.
"Timses kan belum tentu kampanye. Bisa saja mereka menjadi pemikir, dan rapat tidak harus dalam jam kerja," tutup Hidayat.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar para menteri yang terlibat dalam pilpres untuk mundur. Hal ini dilakukan agar kinerja pemerintahan dalam melayani rakyat tidak terganggu.