PKS Tegaskan SIM Seumur Hidup & Bebas Pajak Motor Sebagai Gagasan, Bukan Pencitraan
Juru Bicara PKS, Pipin Sopyan, wacana tersebut merupakan gagasan, bukan pencitraan.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan membebaskan pajak motor dan juga memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup jika memenangkan Pemilu 2019 nanti. Hal ini kemudian menuai pro kontra di tengah masyarakat. Namun menurut Juru Bicara PKS, Pipin Sopyan, wacana tersebut merupakan gagasan, bukan pencitraan.
"Perlu kami sampaikan ini adalah bentuk kontribusi kami untuk memperlihatkan kampanye gagasan, bukan sekadar kampanye pencitraan," jelasnya dalam acara diskusi yang digelar di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (28/11) malam.
-
Apa pengertian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan biaya yang sudah ditetapkan untuk melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kenapa PKM dibuat? PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta memperkaya budaya nasional.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
Pipin mengatakan dua janji politik ini cukup realistis untuk diwujudkan. Selain itu juga hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat.
"Dan kami yakin apa yang kami sampaikan kali ini adalah janji yang realistis. Relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat," ujarnya.
Nantinya, kata Pipin, aturan penghapusan pajak motor ini akan diterapkan untuk kendaraan yang baru dan telah lama dibeli sebelum usulan aturan digagas.
"Dan yang kami maksud dengan pajak adalah segala kewajiban baik material maupun imaterial yang biasa dikeluarkan," jelas Pipin.
"Dan terkait dengan SIM dari mulai SIM A, B, C, sampai D. Jadi itu adalah salah satu janji yang akan kami lakukan dalam UU," lanjutnya.
Pipin menambahkan janji politik ini akan diatur dalam UU agar kebijakan ini berlaku secara nasional. Bagi daerah yang telah memiliki Perda penghapusan pajak ini, Perda akan digantikan dengan UU sebagai payung hukum.
Pipin menerangkan tujuan mencetuskan program bebas pajak kendaraan roda dua dan SIM seumur hidup ini karena ingin meringankan beban masyarakat. Beban masyarakat semakin berat salah satunya karena tarif dasar listrik dan harga BBM yang tinggi.
"Kedua, kita ingin memberikan rasa keadilan kepada masyarakat kita. Dimana saat ini pemerintah memberikan begitu banyak insentif kepada orang kaya dengan tax amnesty," pungkasnya.
Baca juga:
JK Tidak Setuju Dengan Wacana PKS Hapus Pajak Sepeda Motor
PKS akan Hapus Pajak Motor, Gubernur Sumbar Dilema
Janji Hapus Pajak Sepeda Motor, Politisi PKS Klaim Wujud Pro Rakyat
PKS Ingin Hapus Pajak Motor jika Menang Pemilu 2019
Kakorlantas: Tak Bayar Pajak Tahunan, Polisi Berhak Sita Kendaraan Bermotor