Pol-Tracking: Setahun Jokowi, 51,26 persen publik tak puas

Publik juga menganggap bahwa pemerintahan Jokowi tidak serius dalam mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar.

Lembaga Survei Nasional Pol-Tracking Indonesia merilis hasil survei terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo yang genap berusia satu tahun tepat hari ini. Dalam survei yang diikuti 1.200 responden itu menyimpulkan bahwa 51,26 persen responden tak puas dengan setahun pemerintahan Jokowi.

Persentase ketidakpuasan tersebut turun sebesar 1,05 persen dari survei yang dilakukan enam bulan sebelumnya.

"51,26 persen tidak puas, 42,95 persen puas, tidak jawab 5,79 persen. Turun 1,05 persen dari survei enam bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking, Hanya Yuda dalam pemaparannya di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Selasa (20/10).

Dalam survei itu, Pol-Tracking juga membagi beberapa hal yang dianggap persoalan paling pokok yang tengah dihadapi masyarakat saat ini, yaitu harga-harga kebutuhan pokok mahal sebesar 55,95 persen, susah mencari lapangan kerja 18,86 persen, biaya berobat yang mahal 6,01 persen, biaya pendidikan yang mahal 5,27 persen dan pemberantasan korupsi 5,16 persen.

Publik juga menganggap bahwa pemerintahan Jokowi tidak serius dalam mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar.

"Publik menganggap pemerintah tidak serius 43,26 persen dalam mengatasi pelemahan rupiah," kata Hanta.

Publik menilai pemerintahan Jokowi -JK berhasil di bidang pendidikan, dengan tingkat kepuasan 59,90 persen. Sementara, publik sangat tidak puas terhadap kinerja Jokowi-JK di bidang ekonomi sebesar 71,79 persen.

Selain merilis terhadap kinerja pemerintahan, Hanta juga mengungkapkan survei terhadap kinerja Joko Widodo sebagai Kepala Negara, yaitu sebagian besar publik tidak puas 48,63 persen. Namun, selisihnya dengan tingkat kepuasan sebesar 45,05 persen tidak terpaut jauh.

Untuk kinerja Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, Poltracking merilis bahwa sebagian besar publik juga tidak puas sebesar 42, 42 persen.