Politikus NasDem: Jangan Sampai Dewan Pengawas KPK 'Masuk Angin'
Namun, dia mengingatkan mekanisme pemilihan dewan pengawas yang dilakukan presiden jangan dimasuki unsur kepentingan alias 'masuk angin'.
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai tidak masalah dengan pasal perubahan revisi UU KPK soal Dewan Pengawas KPK. Namun, dia mengingatkan mekanisme pemilihan dewan pengawas yang dilakukan presiden jangan dimasuki unsur kepentingan alias 'masuk angin'.
"Jangan sampai kemudian malah pengawasnya yang masuk angin gitu ya," kata Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Nurul Ghufron melaporkan Dewan Pengawas KPK? "Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP, itu yang sudah kami laporkan," ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5).
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kenapa Nurul Ghufron melaporkan Dewan Pengawas KPK? Wakil ketua KPK itu menyebut laporannya ke Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan proses etik yang tengah menjerat dirinya karena dianggap menyalahkan gunakan jabatan.
Irma berharap masyarakat bisa mengawal lebih lanjut pemilihan Dewan Pengawas untuk KPK. Sehingga, kata dia, kinerja KPK bisa terus terjaga. Jika akhirnya KPK lumpuh, kata Irma,
"Yang terjadi justru malah melumpuhkan KPK nanti kalau sampai hal itu terjadi. Nah itu juga merupakan tanggung jawab parlemen yang sudah melakukan revisi kan gitu," ungkapnya.
Anggota Komisi IX DPR ini juga berharap anggota Dewan Pengawas KPK bisa terdiri dari berbagai macam elemen. Mulai dari akademisi dan kalangan masyarakat sipil lainnya.
"Saya pribadi setujunya masyarakat dan akademisi. Kalau aparat hukum lagi nah masa jeruk makan jeruk lagi nanti?," ucapnya.
Diketahui, DPR telah mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang dalam sidang paripurna, Selasa (17/9).
Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetuk palu pengesahan setelah anggota dewan menyatakan setuju. Tiga kali Fahri menegaskan persetujuan terhadap revisi UU KPK menjadi undang-undang.
"Apakah pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK, dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" ujar Fahri dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).
"Setuju," jawab anggota dewan serentak.
Baca juga:
Akademisi hingga Penegak Hukum Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK
Moeldoko Soal Dewan Pengawas KPK: Organisasi Demit Saja yang Enggak Ada Pengawas
PKS Tolak KPK Harus Minta Izin Penyadapan ke Dewan Pengawas
Sampaikan Keberatan, Demokrat Tolak Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden