Politikus PDIP: KPK Jangan Sampai Berubah Menjadi Komisi Penghambat Karir
"Jadi, KPK tidak boleh kepo, tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden," ujar Masinton.
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief yang menyebut KPK tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet Presiden Joko Widodo. Masinton menuturkan, penyusunan kabinet merupakan hak preorgatif presiden, sehingga tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun.
"Jadi, KPK tidak boleh kepo, tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
Masinton menilai, tidak masalah KPK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Sebab, Jokowi, kata dia memiliki instrumen untuk melakukan penjaringan calon menteri.
"Presiden punya banyak instrumen, punya banyak mata punya banyak telinga, untuk melakukan tracking terhadap calon-calon kabinet yang akan nanti beliau angkat.
Masinton menyebut, mungkin saja KPK sengaja tidak dilibatkan karena pengalaman tahun 2014. KPK saat itu menstabilo merah delapan nama dari daftar calon menteri Jokowi yang diduga bermasalah secara hukum.
"Mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu. Jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karir," kata Masinton.
Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet periode 2019-2024.
"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai trackrecord yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih," kata Komisioner KPK, Laode M. Syarif di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta, Senin (14/10).
Baca juga:
Ini Alasan PKS Belum Bertemu Presiden Jokowi
Soal Menteri, OSO Minta Jokowi Tak Kompromi dan Harus Melihat Profesi
Jokowi Soal Kabinet Jilid II: Yang Lama Ada, Yang Baru Banyak
Golkar: 63% Partai Pendukung di Parlemen Cukup untuk Kawal Pemerintahan Jokowi
Ini Tanggapan Demokrat Soal AHY Dikabarkan Jadi Menteri