Politikus PDIP: Revisi UU buat KPK sinkron dengan Polri dan Kejagung
Politikus PDIP ini juga membantah ada upaya penghapusan tentang penyadapan dalam pasal di UU KPK.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu membantah revisi UU KPK sebagai upaya melemahkan tugas dan wewenang KPK dalam upaya memberantas korupsi. Menurut dia, justru revisi tersebut untuk menguatkan peran lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk bahu membahu memberantas korupsi.
"Selama ini kan lita lihat saling terjadi tabrakan, tidak terbangun sinkron antar lembaga hukum. Ya revisi untuk mengatur itu agar ke depannya antara KPK, Kepolisian, dan Kejagung agar bisa sinkron," kata Masinton saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/6).
Politikus PDIP ini juga membantah ada upaya penghapusan tentang penyadapan dalam pasal di UU KPK. Sebab, revisi tersebut justru membuat penyadapan yang dilakukan penyidik KPK menjadi sesuai prosedur. Sehingga, kata dia, tidak akan ada upaya melemahkan KPK lewat revisi tersebut.
"Negara ini harus mengatur tentang penyadapan agar tidak terjadi prejudicial. Sehingga (penyadapan) bisa sesuai dengan prosedur," paparnya.
Sebelumnya, dalam rapat Menkum HAM Yasonna Laoly bersama DPR kemarin, pemerintah mengajukan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2015. Salah satu yang ingin direvisi dalam UU itu yakni penuntutan KPK bakal dihapus, penyadapan bakal diperketat.
Baca juga:
Pimpinan Komisi III dukung revisi UU KPK, tapi bukan buat melemahkan
Indriyanto: Revisi Undang-Undang melemahkan sekaligus kerdilkan KPK
PPP kubu Romi nilai revisi RUU KUHAP lebih penting ketimbang UU KPK
Revisi UU KPK masuk Prolegnas, Jokowi panggil Menkum HAM hari ini
Tak mau halangi pemerintah, DPR setuju revisi UU KPK masuk Prolegnas
Pimpinan DPR jamin revisi UU bukan untuk melemahkan KPK
DPR sebut pemerintah yang ngotot ingin revisi UU KPK
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dimaksud dengan revisi UU ITE jilid II? Revisi UU ini dikarenakan masih adanya aturan sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.