Politikus PDIP Soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR: Yang Penting Motifnya Kebersamaan
Kendati demikian, anggota MPR Fraksi PDIP itu meminta agar Undang-undang (UU) MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) yang ada saat ini tetap dijalankan terlebih dahulu. Setelah MD3 dijalankan, baru kemudian dilakukan perubahan UU tersebut.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima secara pribadi menyetujui usulan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, soal penambahan jumlah pimpinan MPR, dari 5 orang menjadi 10 orang. Namun, motifnya harus demi kebersamaan.
"Yang penting motifnya, alasannya, kalau itu kebersamaan, apapun biaya politiknya, buat saya murahlah demi kebangsaan dan kebersamaan," ujar Bima disela Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, di Sukoharjo, Selasa (13/8) malam.
-
Mengapa Aria Bima berpendapat Budi Djiwandono cocok di DPR? "Mas Budi Djiwandono cocok (maju Pilgub Jakarta), tapi lebih cocok ada di DPR RI, dari Aria Bima sebagai temennya," ujar dia.
-
Apa pendapat Aria Bima mengenai Budi Djiwandono maju Pilgub Jakarta? Dia menilai, sosok Budi lebih tepat berada di Parlemen ketimbang mengikuti Pilgub Jakarta.
-
Bagaimana respon Aria Bima terhadap peluang Budi Djiwandono maju Pilgub Jakarta? Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada Aria Bima, merespons peluang politikus Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono atau biasa disapa Budi maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
Kendati demikian, anggota MPR Fraksi PDIP itu meminta agar Undang-undang (UU) MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) yang ada saat ini tetap dijalankan terlebih dahulu. Setelah MD3 dijalankan, baru kemudian dilakukan perubahan UU tersebut.
"Ini pribadi saya ya. Saya kira MD3 dijalankan dulu, kalau di MPR ada paket voting ya paket voting dulu. Kalau setelah paket voting, kalau ada yang belum masuk di pimpinan, kalau itu memang membuat suatu harmonisasi kebersamaan, karena mau amandemen baru dirubah. Tapi biarkan dulu MD3 jalan. Paketnya proporsional untuk DPR kemudian voting di MPR. Setelah itu kayak PDIP kemarin dengan PKB dan Gerindra belum ada jatah, baru dirubah MD3-nya," tandasnya.
Ia kembali menegaskan, agar MPR tetap menjalankan UU MD3 terlebih dahulu. Karena jika harus mengubah MD3 dulu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Karena harus melibatkan pemerintah, Menkumham dan lainnya.
Terkait posisi Ketua MPR, dikatakannya, PDIP akan memberikan untuk partai lain. Namun jika jatah Ketua DPR diberikan kepada partainya. PDIP, lanjut dia, akan menyerahkan sepenuhnya kepada hasil musyawarah.
"Kalau ketuanya biar mereka bermusyawarah dulu. Kalau PDIP sudah ketua DPR, kita paham betul harmonisasi, posisi ketua MPR kita berikan kesempatan untuk yang lain," kata Bima.
(mdk/rhm)