Bagaimana Pengaruh PDIP di Parlemen Jika Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran?
Jika kekuatan pro pemerintah di Parlemen sangat kuat maka akan sulit menyampaikan kritik.
Sinyal PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, semakin menguat. Hal itu ditandai dengan adanya wacana pertemuan Presiden Terpilih Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai, bergabungnya atau tidak PDIP ke pemerintahan prabowo-Gibran sudah jelas posisi pemerintahan di Indonesia. Yakni, kekuatan di Parlemen akan kuat terhadap pro pemerintahan.
"Karena hampir semua mayoritas partai politik sudah bergabung dengan Prabowo-Gibran terutama yang kalah pilpres seperti PKS, PKB dan NasDem sudah menyatakan berkoalisi dan kalau ditotal dengan partai KIM itu sudah sekitar 84 persen," kata Adi, saat dihubungi, Kamis (26/9).
"Artinya kekuatan politik parlemen 84 persen saya kira mempertegas posisi oposisi di Indonesia menjadi tidak relevan dan pastinya kelompok-kelompok oposisi yang ada di DPR tak lagi bisa diharapkan," sambung dia.
Sebab, keputusan di DPR diambil secara voting. Jika kekuatan pro pemerintah di Parlemen sangat kuat maka akan sulit menyampaikan kritik.
"Karena banyak keputusan politik di DPR itu dilakukan secara voting. Siapa yang kuat dukungan politiknya, siapa yang kuat votingnya dia akan memenangkan keputusan-keputusan politik apapun yang dibuat," tegas dia.
"Sekalipun keputusan itu bertentangan dengan rakyat menimbulkan kegaduhan dan protes kalau voting pro pemerintah itu menang ya akan berlaku begitu peraturan," tambahnya.
Kekuatan DPR Dikuasai Pemerintah
Terlebih, jika PDIP bergabung dengan pemerintahan maka sudah dipastikan kekuatan di DPR akan dikuasai oleh pemerintahan.
"Apalagi, PDIP betul jadi bergabung dengab kubu Prabowo masuk menjadi bagian dari kabinet ya bisa dipastikan oposisi di parlemen itu wasalam. Pasti wasalam," tutur Adi.
"Karena di negara ini kalau sudah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah sulit dia untuk menentukan sikap-sikap kritis sulit dia untuk memprotes kebijakan politik pemerintah sekalipun kebijakannya itu menimbulkan kegaduan dan bertentangan dengan rakyat," imbuh dia.
