Membaca Arah Angin PDIP Jelang 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo, Begini Analisanya
Gabungnya PDIP disebutnya tampak lebih strategis dan menguntungkan bagi pemerintahan.
Masa kerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto hampir memasuki 100 hari. Kabinet ini mulai berjalan pada 20 Oktober 2024 lalu.
Jelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, Pengamat Politik, Iwan Setiawan melihat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpeluang gabung. Isu gabungnya PDIP ini sebetulnya sudah bergulir sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai.
"Terkait isu gabungnya PDIP ke koalisi pemerintah memang isunya sudah bergulir sejak pasca-pilpres kemarin. Dan akhir-akhir ini memang sepertinya arah angin semakin kencang ke arah PDIP akan bergabung," kata Iwan saat dihubungi merdeka.com, Rabu (15/1).
Menurutnya, ada syarat dari partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sebelum bergabung dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.
"Syaratnya itu salah satunya, terkait dengan Jokowi. Tidak mungkin PDIP mau gabung kalau posisi Jokowi masih spesial dan kuat di koalisi pemerintah," ujarnya.
"PDIP akan kasih pilihan itu. Jokowi out atau PDIP gabung. Dan ini sekaligus menjawab bahwa pengaruh Jokowi terhadap Prabowo semakin melemah," sambungnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengatakan, Prabowo harus memilih. Apakah menyambut PDIP lalu menendang Jokowi atau sebaliknya. Gabungnya PDIP disebutnya tampak lebih strategis dan menguntungkan bagi pemerintahan.
"(Syaratnya) minimal soal pengaruh politik dan lain-lainnya," sebutnya.
Soal Kasus Hasto
Hubungan Prabowo dan Megawati dikabarkan dekat akhir-akhir ini. Bahkan, Megawati dikabarkan menelepon Prabowo terkait penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap dan dugaan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Iwan, jika benar Megawati menghubungi Prabowo, maka benar kasus yang membelit Hasto murni perkara hukum.
"Jika benar Megawati telepon Prabowo terkait pemeriksaan Hasto sebagai tersangka, yang akhirnya tidak jadi ditahan. Ini semakin menegaskan bahwa kasus Hasto ini tidak murni kasus hukum lagi," tegasnya.
"Dari awal, saya sudah bilang kalau kasus ini merupakan rentetan konflik antara PDIP dan Jokowi yang semakin memuncak. Saya bisa pastikan, kenapa Hasto nggak ditahan, karena ada campur tangan politik di belakang itu," pungkasnya.
PDIP Tak Jadi Oposisi Pemerintah
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo subianto walaupun kadernya tidak ada yang masuk ke dalam jajaran kabinet.
"Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengambil sikap oposisi," ujar Basarah, Sabtu lalu.
Menurut Basarah, sejatinya Indonesia mengambil sistem pemerintahan presidensial yang membuat tidak berlakunya istilah oposisi, apalagi sistem oposisi dalam pemerintahan.
Istilah oposisi, lanjut Basarah, biasanya dipraktikkan dalam konsep demokrasi liberal yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
Karena latar belakang tersebut, PDI Perjuangan memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo demi terciptanya sistem presidensial yang ideal.
"PDI Perjuangan akan tetap bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tidak menugaskan kader atau anggotanya masuk dalam kabinet pemerintahannya," tegas Basarah.
Selain karena sistem presidensial, latar belakang hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu faktor munculnya dukungan PDI Perjuangan.
"Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut, yang menjadi Presiden ke-5 RI dan ke-8 itulah yang akan menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif antar-keduanya untuk mengawal kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar lagi," kata Basarah.
Dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Prabowo, Basarah berharap PDI Perjuangan dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu pemerintah memajukan Indonesia.
