Analisis: Megawati Mulai Luluh, Momentum Prabowo Menjauh dari Jokowi?
Kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkomunikasi dengan Prabowo, memunculkan banyak dugaan.
Politik Tanah Air menjadi sorotan jelang 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkomunikasi dengan Prabowo, memunculkan banyak dugaan.
Salah satu yang muncul ke permukaan adalah dugaan adanya pembahasan mengenai proses hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, usai ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus Harun Masiku.
Dugaan selanjutnya adalah mengenai peluang bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo. Jika bicara momen, tentu ini adalah waktu yang tepat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, bila komunikasi kedua elite politik tersebut benar adanya membahas perihal Hasto, maka hal ini penanda bahwa Megawati sudah mulai luluh.
Memang posisi PDIP saat ini seolah terjepit oleh berbagai isu. Dan di berbagai kesempatan, PDIP selalu mengarahkan hulu dari persoalan ini kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Dedi, PDIP memerlukan Prabowo untuk meredam hubungan panasnya dengan Jokowi.
"Saat ini, peluang luluhnya PDIP terbuka, utamanya dalam masa status tersangka Hasto, bukan tidak mungkin PDIP memerlukan Prabowo untuk meredam kasus dan berdamai dengan Jokowi," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (14/1).
Namun yang menjadi catatan Dedi adalah, meski PDIP memberikan sinyal untuk mendukung pemerintahan Prabowo, akan tetapi nampaknya masih mustahil jika Megawati memutuskan untuk ikut bergabung ke koalisi gemuk.
"Bentuk dukungan PDIP pada pemerintah bisa saja hanya di parlemen, tanpa harus mengurus kader masuk kabinet," sambungnya.
Prabowo Butuh Dukungan Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi
Dedi menyebut, Prabowo juga memerlukan dukungan untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi. Menurutnya, dengan adanya Megawati dominasi Jokowi bakal berkurang.
"Sisi lain, Prabowo juga memerlukan alasan dan dukungan untuk lepas dari intervensi Jokowi, dengan adanya sokongan Megawati dan PDIP, Jokowi akan kian berkurang dominasinya, dan ini waktu yang tepat untuk Prabowo menjauh dari Jokowi," tuturnya.
Meski demikian, Dedi mengatakan, secara umum PDIP tidak merasa perlu bergabung pemerintah. Selain karena mengalami ketegangan di Pilpres dengan Jokowi dan Gibran, ada faktor Pilkada yang kian kompetitif dengan kubu Prabowo Subianto.
Hanya saja, Dedi menilai, PDIP sendiri tidak solid lantaran terbukti Puan Maharani justru mengesankan loyalitasnya pada Prabowo maupun Jokowi. Bahkan, cenderung berseberang dengan elite PDIP.
"Banyak kader PDIP alami pemecatan karena terdeteksi condong ke Jokowi, tetapi Puan tidak, padahal sama-sama miliki statemen memihak ke Jokowi," pungkas Dedi.
Sebelumnya diberitakan, beredar kabar Megawati menelepon Prabowo terkait status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah Megawati menelepon Prabowo.
"Belum ada, belum ada (Megawati telepon Prabowo)" kata Dasco saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).
Dia menegaskan, kasus Hasto merupakan urusan penegak hukum dalam hal itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK. Sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana," jelas dia.
"Sehingga kalau ada pertanyaan, tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra," imbuhnya.
