Reaksi Golkar soal Peluang PDIP Gabung Pemerintah: Tergantung Pak Presiden
Apalagi, rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati hingga kini belum urung terjadi.
Beredar kabar jika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menelpon Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini terkait status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Mengenai hal itu, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) Sarmuji mengaku, tidak bisa berspekulasi apakah hal itu akan membuat PDIP masuk dalam Kabinet Merah-Putih atau tidak.
"Tergantung pak presiden saja, dan PDIP sendiri. Dan saya tidak bisa berspekulasi, terus masuk atau enggak masuk misalnya," kata Sarmuji kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (14/1).
"Tapi kalau, kita bisa amati steatmen-steatmen terakhir ya, apa yang disampaikan petinggi PDIP. Tapi, kita enggak bisa membicarakan dapur partai lain," sambungnya.
Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo
Apalagi, rencana pertemuan antara dua pimpinan partai tersebut hingga kini belum urung terjadi.
"Belum bisa (menilai), kalau itu belum bisa kita. Karena pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega juga belum terjadi, jadi enggak bisa kita simpulkan," ujarnya.
Selain itu, terkait dengan telponan antara Megawati dengan Prabowo dirinya tidak mengetahui. Sehingga, dirinya tidak ingin berkomentar lebih banyak akan hal tersebut.
"Ya saya enggak tahu kejadiannya, jadi saya enggak bisa berkomentar lebih jauh ya. Pak Prabowo telpon Bu Mega, atau Bu Mega telpon Pak Prabowo," tegasnya.
"Saya enggak tahu kejadiannya, apa yang dibicarakan beliau, jadi tidak bisa berkomentar oleh sesuatu yang tidak kita ketahui," pungkasnya.
Kabar Megawati Telepon Prabowo
Sebelumnya, Beredar kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden Prabowo Subiato terkait status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah Megawati menelepon Prabowo.
"Belum ada, belum ada (Megawati telepon Prabowo)" kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).
Dia menegaskan, kasus Hasto merupakan urusan penegak hukum dalam hal itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK. Sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana," jelas dia.
"Sehingga kalau ada pertanyaan, tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra," imbuhnya.
