Jelang 100 Hari, Prabowo Dinilai Perlu Evaluasi Struktur Kabinet
Prabowo perlu melakukan evaluasi pada struktur kabinet dan pos elit Istana.
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki 100 hari kerja sejak mereka dilantik pada 20 Oktober 2024. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, kinerja pemerintahan Prabowo masih terhitung lambat lantaran banyaknya pos kementerian.
"100 hari pertama kinerja pemerintahan Prabowo masih terhitung lambat, utamanya karena banyak pos kementerian baru dan tidak berdampak pada pembangunan ril," kata Dedi saat dihubungi, Selasa (14/1).
"Terkesan hanya Presiden dan beberapa menteri yang bekerja, sisanya sekedar menjabat tanpa progress signifikan," sambungnya.
Evaluasi Pos Elit Istana
Dedi mengatakan, Prabowo perlu melakukan evaluasi pada struktur kabinet dan pos elit Istana. Menurutnya, perlu adanya pengurangan jabatan yang tidak perlu.
"Termasuk perlu dihapusnya pos utusan khusus Presiden, juga para Wamen yang perlu dievaluasi keberadaanya," ujarnya.
Evaluasi Kementerian Baru
Dedi menyebut, perlu dikaji ulang keberadaan kementerian baru yang tidak produktif. Tujuannya agar Prabowo bekerja dengan efisien dan efektif.
"Perlu ditimbang ulang kehadiran kementerian baru yang tidak produktif, hal ini agar Presiden benar-benar bekerja dengan tim efisien dan efektif dalam bekerja," ucapnya.
"Terpenting, tiga bulan ini pemerintah masih terkesan berada di fase transisi, lobi politik dan kegiatan politis masih cukup mendominasi jalannya pemerintahan," pungkasnya.
