Politikus PKS Nasir Djamil anggap komunikasi Jokowi buruk

Dia meminta Presiden Jokowi harus segera membuat surat resmi memperbolehkan menteri hadir ke DPR.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil angkat bicara atas surat edaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai larangan menterinya memenuhi panggilan DPR. Surat edaran itu dinilai bentuk keberpihakan Jokowi atas Koalisi Indonesia Hebat.

"Ini (surat edaran) bentuk komunikasi politik yang buruk. Pemerintah itu harus netral tidak boleh berpihak," kata Nasir Jamil dalam diskusi Ada Apa di Balik Larangan Menteri ke DPR di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (27/11).

Menurutnya surat edaran Jokowi malah membuat tensi konflik di DPR semakin tinggi. Namun, dia juga menilai pelarangan tersebut merupakan hak presiden tetapi akibat yang ditimbulkan besar.

"Surat edaran itu memang untuk internal tapi mengikat ke luar. Ini berdampak terhadap pada hubungan lembaga presiden dan DPR," terang dia.

Masih menurutnya, Presiden Jokowi harus segera membuat surat resmi memperbolehkan menteri hadir ke DPR. Pernyataan lisan saja tidak cukup untuk menganulir surat edaran pelarangan tersebut.

"Jika sudah disampaikan di Bengkulu sampaikan juga dengan tulisan (kebijakan menteri boleh ke DPR). Bisa saja ada menteri yang tidak melihat televisi karena sibuk blusukan juga," ujarnya.