Politisi PDIP sebut alasan Amien Rais minta PAN keluar dari pemerintahan manipulatif

Eva melanjutkan, bahwa sebenarnya yang mendorong PAN untuk masuk sebagai partai pendukung pemerintah adalah Amien Rais. Tetapi kini justru mantan ketua MPR itu, kata Eva, malah mempersulit posisi dari PAN di pemerintahan.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa alasan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mengusulkan partainya keluar menjadi pendukung pemerintah terlalu manipulatif. Sebab sebelumnya PAN dengan senang hati mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-JK.

"Logika benar, tapi alasan agak manipulatif, harus diluruskan. Isunya kan soal pelanggaran etika, yang harus dibahaskan tindakan pelanggarannya bukan subjek pembuat kontrak yaitu pemerintah yang dalam ini justru korban," kata Eva saat dihubungi, Jumat (3/11).

Eva melanjutkan, bahwa sebenarnya yang mendorong PAN untuk masuk sebagai partai pendukung pemerintah adalah Amien Rais. Tetapi kini justru mantan ketua MPR itu, kata Eva, malah mempersulit posisi dari PAN di pemerintahan.

"Tapi sebetulnya yang nyeret PAN Oposan (oposisi) kan Pak Amin Rais, dengan sikapnya yang permanen oposan sehingga bikin sulit teman-teman fraksi dan bahkan partai," ungkapnya.

Anggota komisi XI itu juga menuturkan bahwa seharusnya Amien harus lebih tenang dapat menghadapi situasi politik Indonesia. Hal itu dilakukan agar situasi politik Indonesia menjadi lebih.

"Bagaimanapun, beliau kan pendiri PAN jadi sikapnya jadi barometer. Seandainya Pak Amin tenang, jadi guru bangsa seperti zaman ketua MPR maka politik jadi sejuk sih," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam beberapa pengambilan keputusan terkait pembuatan dan juga revisi Undang-Undang (UU) PAN memang cenderung memiliki pendapat yang berbeda dengan partai oposisi pemerintah lainnya. Mulai dari penetapan revisi UU Pemilu dan juga penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Dalam penetapan ambang batas pencalonan Presiden PAN menolak usulan pemerintah yang menginginkan ambang pencalonan sebesar 20-25 persen. Kemudian saat Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Ormas, PAN juga menjadi satu-satunya partai pendukung pemerintah yang menolak Perppu itu disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) juga sempat mengatakan bahwa sikap PAN yang bertentangan dengan pemerintah itu tidak etis untuk dilakukan oleh partai pendukung pemerintah. Mendengar celotehan dari JK, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais mengatakan bahwa memang sudah seharusnya PAN keluar dari partai oposisi pemerintah.

"Yang Betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar (dari partai pendukung pemerintah).
Karena akan jadi beban sejarah," kata Amien di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

"Kalau tidak keluar, PAN akan dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi ujung-ujungnya pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang bukan Rakyat," ungkapnya.