Gerindra Respons Soal Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku tahu soal adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR.

Diketahui, hal itu disampaikan mantan Ketua Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen pada Rabu (5/6).

"Tapi saya kemudian tidak tahu persis, apakah kemudian amandemen itu mengusulkan perubahan terhadap pemilihan presiden melalui MPR" kata Dasco kepada wartawan di Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (7)6).

Meski begitu, menurutnya saat-saat seperti saat ini, wacana-wacana seperti itu tidak tepat atau pada saatnya. Karena situasi menjelang Pilkada, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Saya pikir isu atau wacana-wacana tersebut tidak perlu pada saat ini. Dan juga saya sudah cek bahwa usulan tersebut baru wacana, fraksi-fraksi di DPR itu juga belum kemudian mengambil sikap terhadap wacana tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan, sejumlah partai politik belum diajak berbicara terkait dengan wacana tersebut.

"Iya, jadi kalau dibilang seluruh parpol sudah sepakat saya ada croschek bahwa ternyata juga parpol-parpol belum diajak bicara, jadi hanya wacana saja," tegasnya.

Oleh karenanya, pihaknya mengaku menolak terkait dengan adanya wacana tersebut.

"(Gerindra nolak wacana) Iya, kalau substansinya kita belum tahu. Tapi kalau menurut saya belum pada saatnya sekarang kita bicara soal amandemen UU 1945 dengan kondisi pada saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais setuju sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR lewat amendemen UUD 1945.

Hal itu dia sampaikan, usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen pada Rabu (5/6).

"Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," kata Amien.

Amien menjelaskan, alasan dulu saat dirinya menjadi Ketua MPR mengubah aturan pemilu presiden yang mulanya dipegang MPR jadi secara langsung.

Menurut dia, konsep pemilu langsung itu akan jauh dari praktik politik uang. Namun, ternyata itu meleset.

"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin," ucap dia.

Dia pun berharap lewat amendemen, MPR akan kembali jadi lembaga tertinggi negara seperti sebelum era reformasi.