Politisi PDIP sesalkan Kompolnas umbar nama calon Kapolri ke publik

Tb Hasanuddin menilai sebaiknya nama-nama calon Kapolri dibahas secara tertutup oleh Kompolnas bersama Jokowi.

Presiden Joko Widodo hingga kini belum mengambil sikap tegas soal nasib Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Kuat dugaan, Jokowi batal melantik BG, karena tersandung status tersangka Korupsi. Apalagi, saat ini Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) juga sudah mengeluarkan beberapa nama calon pengganti Budi Gunawan, apabila batal dilantik nanti.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Tubagus (Tb) Hasanuddin, mengaku belum mengetahui soal pembatalan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dia mengatakan, PDIP sendiri tidak akan melakukan intervensi kepada Presiden, dan akan patuh akan keputusan Jokowi.

"Saya belum ada bocoran (pengganti BG). Saya kira tetap sebagai kader PDI perjuangan akan mengikuti apa yang diputuskan oleh kepala negara mudah-mudahan terbaik untuk kita semua. Soal keputusan seperti nanti apa, selalu atau tidak memuaskan semua pihak. Sehingga demi stabilitas negara kita harus loyal apapun yang diputuskan," kata Hasanuddin di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).

Mayjen (Purn) TNI ini justru lebih mengkritisi sikap Kompolnas dalam menyeleksi Calon Kapolri. Menurut dirinya, sebagai lembaga pemerintah yang diminta masukan untuk calon Kapolri, Kompolnas tidak perlu menginformasikan ke publik.

"Setahu saya kalau di Militer atau Kepolisian, promosi seorang calon pimpinan itu melalui sistem yang jelas yang kadang-kadang juga dirahasiakan. Saya menyesalkan ketika anggota kompolnas bilang si A belum bisa jadi kapolri karena masih muda, terus anggota lain bilang si A bisa jadi Kapolri," kata dia.

Tb Hasanuddin melanjutkan, meski harus transparan dalam melakukan seleski Calon Kapolri, Kompolnas sebaiknya mendiskusikan hal itu terlebih dahulu dengan lembaga lain, apakah layak atau tidaknya seseorang untuk dijadikan Kapolri.

"Situasi sebaiknya dalam ruangan saja disikusikan kemudian dianalisa, koordinasi dengan PPATK atau dengan KPK dan tertutup. Setelah dianalisa baru diambil kesimpulan kelayakan Calon Kapolri tersebut, karena bagaimanapun juga tidak etis secara terbuka diumumkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan tak merekomendasikan Suhardi mengenai angkatannya yang terbilang masih muda. Menurut Adrianus, dikhawatirkan jika nantinya mantan Kadiv Humas Polri itu menjadi Kapolri akan sulit memimpin seniornya.

Selain itu masa jabatan Kapolri yang hanya dua hingga tiga tahun menjadi pertimbangan Kompolnas lainnya. Usia Suhardi saat ini sekitar 53 tahun sedangkan masa pensiun Kapolri sekitar 58 tahun.

"Kalau yang bersangkutan dipilih presiden akan membuat yang bersangkutan sulit memimpin senior. Dia kan lebih muda dibanding rekan samping yaitu kepala staf. Memang ini aturan yang tak tertulis bahwa sebaiknya Kapolri seimbang dalam segi angkatan agar kompak di lapangan," kata Adrianus.

Kompolnas telah merekomendasikan empat nama baru untuk calon Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan yang disebut-sebut batal dilantik Presiden Jokowi. Mereka adalah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Namun empat nama ini belakangan direvisi. Kompolnas kembali berencana mengajukan dua nama perwira tinggi Polri yakni Komjen Anang Iskandar dan Komjen Suhardi Alius masuk dari deretan calon Kapolri pengganti Budi Gunawan.