Posisi PAN tetap aman meski berulangkali berseberangan

Sikap politik PAN yang beberapa kali berseberangan kerap diprotes partai pendukung pemerintah. Termasuk ketika voting Perppu Ormas. PAN meminta pemerintah memaklumi perbedaan sikap politik. Wapres JK memakluminya, dan menyebut posisi kader PAN di pemerintah tetap aman.

2017-10-26 07:06:00

Rapat paripurna DPR mengesahkan Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi undang-undang. Pengesahan melalui mekanisme pemungutan suara terbuka yang diikuti 445 anggota DPR. Hasil voting menunjukkan 314 anggota dari tujuh fraksi menyatakan setuju Perppu Ormas menjadi Undang Undang. Sedangkan 131 anggota DPR dari tiga fraksi yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak setuju.

Untuk kesekian kalinya, PAN kembali berseberangan sikap politik dengan partai pendukung pemerintah. Sebelumnya, PAN juga tak berada di kubu partai pemerintah saat pembahasan revisi UU Pemilu. Padahal partai berlambang matahari ini sudah menyatakan sikap mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Terang saja sikap politik PAN kerap diprotes partai pendukung pemerintah. Apalagi dikaitkan keberadaan kader PAN di kabinet kerja Jokowi-JK yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Posisi Asman Abnur kerap dipersoalkan setelah PAN tak sejalan saat pengambilan keputusan revisi UU Pemilu, meski akhirnya tetap aman di dalam kabinet.

Partai pendukung pemerintah kembali menyindir sikap politik PAN di UU Ormas. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan setiap partai yang tergabung dalam koalisi seharusnya memegang teguh etika politik. Dia mencontohkan, PPP akan memutuskan mundur dari koalisi apabila sudah tidak bisa bersama-sama.

"Bagi kami yang paling penting ketika kita sepakat untuk koalisi, etika koalisinya harus kita pegang dari sisi partai pendukung. Artinya kalau PPP ketika sudah tidak bisa lagi bagi PPP ini katakan lah bersama-sama, kalau kami harus tegas keluar dari koalisi," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Kendati demikian, PPP menyerahkan evaluasi atas sikap PAN itu kepada Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang berwenang. Sebab anggota partai koalisi yang lain tidak punya hak untuk mengevaluasi partai koalisi lainnya.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno heran dengan manuver politik PAN yang sebenarnya semula menerima Perppu Ormas namun tiba-tiba justru berseberangan dan memilih berjalan bersama Gerindra dan PKS saat rapat paripurna pada Selasa (24/10). Hendrawan mengingatkan setiap pilihan politik ada konsekuensinya. "Tetapi jangan korelasi langsung (ke koalisi). Apalagi politik kita politik kebersamaan, politik gotong royong," tutur Hendrawan.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ikut angkat bicara. Zulkifli tidak ingin perbedaan pandangan politik PAN dengan partai pendukung pemerintah jadi polemik berkepanjangan. Dia berharap tidak ada pandangan yang menyudutkan pihak yang menolak Perppu dan dianggap anti-Pancasila.

"Semalam lihat di televisi. Saya yang menolak Perppu sudah. Yang menolak Perppu anti Pancasila yang setuju perppu Pancasila. Loh bagaimana?" kata Zulkifli di Bumi Perkemahan Mandalawangi Cibodas, Jawa Barat, Rabu (25/10).

"Nanti yang menolak Perppu disangka anti Pancasila yang menerima perppu, Pancasila. Nah kan repot. Berantemlah. kita itu padahal Pancasila adalah mempersatukan," tambah dia.

Mantan Menteri Kehutanan era SBY ini kembali mengingatkan, Indonesia memiliki Pancasila bukan untuk dijadikan alat kepentingan politik untuk memecah belah.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menjelaskan, sikap PAN menolak Perppu Ormas merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Dia yakin Presiden Jokowi akan memaklumi perbedaan sikap yang ditunjukkan partainya.

"Saya kira Pak Jokowi maklum dengan perbedaan ini dan kami ketika itu diputuskan kami hormati," klaimnya.

Menurutnya, kalaupun Presiden melakukan evaluasi terhadap posisi kader PAN di kabinet dan dalam koalisi partai pendukung pemerintah, tentu tidak didasarkan perbedaan sikap atas Perppu Ormas. Evaluasi menteri kabinet kerja harus berdasarkan kinerja.

"Jadi kalau Pak Jokowi mengevaluasi dalam waktu dekat saya yakin bukan karena Perppu Ormas," ucapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla Wapres memakluminya. Dia memandang sikap politik PAN yang berseberangan dengan pemerintah sebagai dinamika demokrasi di Indonesia. Dia tidak mempermasalahkannya.

"Namanya demokrasi, kalau Anda harus berpikir semua setuju, itu kembali ke Orde Baru. Ini kan demokrasi, orang boleh berbeda pendapat. Bagus itu. Enggak apa-apa, bersemangat orang berdemokrasi," kata JK.

JK memastikan perbedaan sikap politik PAN tidak berdampak pada hubungan dengan pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang disebutnya aman.

"Tidak ada hubungannya dengan ini, evaluasi berhubungan dengan kinerja, bukan dengan pertimbangan politik," kata JK.

Baca juga:
Dua manuver PAN untuk revisi UU Ormas
Meski UU Ormas telah disahkan, pemerintah diminta segera lakukan revisi
Ini syarat pembentukan ormas usai Perppu disahkan jadi undang-undang
JK tegaskan tak ada pelanggaran konstitusi di penerbitan Perppu Ormas
Reaksi protes massa usai RUU Ormas disahkan DPR
PAN berseberangan soal Perppu Ormas, JK sebut 'Kalau semua sama itu orde baru'

(mdk/noe)