PPP Bantah Zulhas: Jadi Oposisi Bukan Berarti Tidak Berbakti Kepada Bangsa
Baidowi malah berpendapat jika Zulkifli Hasan menyatakan hal demikian lantaran ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin lima tahun ke depan.
Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyebut oposisi tak kalah mulia dengan koalisi dalam membangun kepemerintahan Indonesia dalam lima tahun ke depan.
"Menjadi oposisi bukan berarti tidak berbakti kepada bangsa, justru oposisi dengan segala kapasitasnya memberikan kritik kepada pemerintah supaya sesuai konstitusi, supaya sesuai dengan kehendak rakyat juga, tidak kalah mulianya dengan berjuang di koalisi," ujar Baidowi dalam diskusi Polemik, di Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Baidowi menyatakan hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut sebaiknya tak ada oposisi dalam sistem demokrasi Pancasila. Menurut Baidowi, Zulhas berhak menyatakan hal tersebut.
"Itu hak PAN bicara begitu, hak Pak Zulkifli, tapi realitas demokrasi dimanapun itu selalu keniscayaan antara yang oposisi maupun koalisi, tujuannya apa? agar demokrasi berjalan secara sehat, check and balance-nya jalan, gitu," kata Baidowi.
Baidowi malah berpendapat jika Zulkifli Hasan menyatakan hal demikian lantaran ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin lima tahun ke depan.
"Kalau kemudian ternyata Pak Zulkifli ada keinginan untuk masuk koalisi ya silakan saja, asalkan bisa diterima oleh Pak Jokowi dan juga teman-teman koalisi," kata dia.
Namun Baidowi mengingatkan, jika sebuah partai ingin bergabung dengan pemerintahan, maka harus secara total, tidak setengah-setengah.
"Siapa pun yang ada di koalisi, kami hanya mengingatkan koalisi ya koalisi yang beneran, artinya ketika bergabung dengan koalisi ya total. Kalau pun ada koreksi setiap kebijakan, ya dikoreksi bersama-sama, bukan seperti orang jalan, kaki kanannya di dalam, kaki kiri di luar, ini ambigu," kata dia.
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
Buka Komunikasi dengan Koalisi Jokowi, Sekjen PAN Berencana Bertemu PDIP & Golkar
Gerindra Incar Ketua MPR, PPP Pilih Tunggu Keputusan Koalisi Jokowi
10 Bulan jadi Oposisi di Pilpres 2019, Sekjen PAN Bilang 'Sesak Napas'
Harga Diri dan Gengsi, Demokrat Tolak Minta Jatah Menteri ke Jokowi
Dasco: Kalau Konsep Diakomodir Jokowi, Gerindra Gabung Pemerintah
Parpol Diminta Tak Malu-Malu Kucing Ungkap Sosok Calon Menteri