PPP Kaji Usulan Amandemen UUD 1945
"Fraksi PPP MPR memiliki komitmen untuk penguatan ideologi negara melalui inovasi dan terobosan agar makin mudah diterima di masyarakat," jelas Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi di sela-sela Raker dan Sarasehan.
Fraksi PPP MPR menggelar rapat kerja dan sarasehan untuk membahas beberapa isu terkait kebangsaan dan kenegaraan, Jumat (13/12).
Raker dan sarasehan yang mengangkat tema 'Revitalisasi Peran PPP dalam Mengawal 4 Pilar MPR RI' bertujuan untuk mengukuhkan nilai kebangsaan dan kenegaraan.
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Fraksi PPP MPR memiliki komitmen untuk penguatan ideologi negara melalui inovasi dan terobosan agar makin mudah diterima di masyarakat," jelas Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi di sela-sela Raker dan Sarasehan.
Dia mengungkapkan, salah satu isu yang saat ini mendapat perhatian publik yakni mengenai amandemen konstitusi. Karena itu, Fraksi PPP MPR secara seksama mengikuti perdebatan dan diskusi yang terjadi di publik.
"Semua diskursus yang muncul di publik kami ikuti dan menjadi bahan penting terkait gagasan amandemen konstitusi ini," tambah Arwani.
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyatakan, seluruh anggota Fraksi PPP MPR saat melakukan reses diminta untuk menyerap aspirasi ke masyarakat.
"Momentum reses nanti, kami meminta kepada anggota Fraksi MPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen konstitusi," tegas Arwani.
Rapat kerja dan Sarasehan ini juga dihadiri anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Bachtiar Aly, Senior PPP Alihardi Kiaidemak, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Sekjen PPP Arsul Sani.
Dalam kesempatan tersebut, Jimly mengatakan, PPP agar dapat mengambil peran penting dalam isu-isu keislaman dan kebangsaan. "PPP diharapkan dapat mengambil peran penting dalam isu keislaman dan kebangsaan," tuturnya.
Dia mencontohkan, isu radikalisme dan deradikalisasi yang belakangan menyeruak memiliki impresi negatif bagi Islam. Karena itu, PPP dapat mengambil peran untuk mengubah istilah agar mudah diterima publik.
"Deradikalisasi maknanya negatif, kenapa tidak diubah menjadi penguatan ideologi kebangsaan, ini kan menjadi positif," kata Jimly.
(mdk/rnd)